Menu

Mode Gelap

Daerah

Edisi Khusus Investigasi Lapangan – Bencana Pasaman Barat, Sumatera Barat: SOP Kebencanaan yang Rapuh, Ketika Bencana Lebih Siap Daripada Pemerintah

badge-check


					Ilustrasi. Situasi Bencana di Pasaman Barat, Sumatera Barat. (Foto: DOK Afdhal) Perbesar

Ilustrasi. Situasi Bencana di Pasaman Barat, Sumatera Barat. (Foto: DOK Afdhal)

Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net – Sudah lebih sepuluh hari Pasaman Barat, Sumatera Barat, berkutat dengan bencana besar yang melumpuhkan daerah itu dari pesisir hingga perbukitan curam.

Hujan tak henti mengguyur, longsor datang bertubi-tubi, banjir menyapu pemukiman, dan jalur lintas provinsi berubah menjadi aliran lumpur yang menelan kendaraan dan rumah warga.

  • Dari 11 kecamatan, sebagian besar porak-poranda.
  • Akses terputus.
  • Listrik padam.
  • Informasi simpang-siur.

Dan yang paling menyayat hati: enam warga meninggal tertimbun longsor di Sinuruik dan Parik, sementara proses pencarian sudah dihentikan karena habisnya tenggat waktu.

Di tengah kepanikan dan keterputusan akses, muncul pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar apa yang rusak:

Apakah Pasaman Barat siap menghadapi bencana yang setiap tahun menghampirinya?

Pemda Turun, Tapi Medan Tidak Bersahabat

Bupati, wakil bupati, dan rombongan OPD mencoba menembus kawasan terdampak. Mereka menghadapi hal yang sama dengan warga: jalan licin, batu besar di mana-mana, dan tebing yang rapuh.

  1. Kawasan Talamau—yang paling parah—terisolasi total lebih dari sepuluh hari.
  2. Tidak ada akses darat.
  3. Bantuan harus dipanggul, diseret, bahkan dibawa dengan sepeda motor yang nyaris tumbang di lumpur.

Wakil Bupati M. Ihpan menegaskan perlunya jalur alternatif Kajai–Talu sebagai solusi jangka panjang agar Talamau dan Sinuruik tak kembali terjebak seperti sekarang.

Namun, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Ribuan warga menunggu bantuan, dan medan terlalu berat untuk dipulihkan cepat.

Skuad Dapur Umum: Jantung TDB Sinuruik

Di saat aparat kewilayahan Talamau banyak yang lumpuh akibat akses terputus, justru dapur umum Posko TDB Nagari Sinuruik menjadi denyut kehidupan tanggap darurat.

Di dapur umum ini, para relawan, pemuda nagari, dan penggiat kemanusiaan—bergiliran memasak dari sebelum subuh hingga tengah malam.

Mereka menyiapkan ratusan porsi makanan untuk tim evakuasi dan relawan di lapangan.

Kata Uni Upik, koordinator dapur umum:

“Kalau relawan mau kuat angkat korban, mereka harus makan dulu.
Kami yang jaga logistik tenaga mereka.”

Seorang relawan SAR menambahkan:

“Di medan begini, satu porsi nasi bisa menyelamatkan waktu dua jam evakuasi.”

Dapur umum adalah pahlawan yang tidak masuk kamera. Tidak ada sorotan lampu, tapi panas api kompor justru menjadi energi yang membuat evakuasi tetap berjalan.

Tangisan, Lumpur dan Bingkai Kamera

Gerak tim gabungan membantu warga terdampak bencana di Pasaman Barat, Sumbar. (Foto: DOK Pos SAR Pasaman Barat)

Kisah paling pahit di lapangan bukan hanya longsor, tetapi framing yang dilakukan sejumlah oknum.

A. Kehadiran untuk Kamera, Bukan untuk Bencana

Beberapa kali warga melihat rombongan tertentu datang, namun bukan untuk bekerja.

“Yang turun cuma kameranya.
Mereka foto-foto lima menit, terus pergi lagi.”
— Man, 57 tahun, warga Talamau

Relawan lain bercerita:

“Kami lagi angkat korban, tapi disuruh geser dulu biar latar foto rapi.”

Fenomena ini tidak dilakukan semua pihak, tetapi cukup sering hingga menjadi keluhan kolektif.

B. Oknum APH dan Pejabat yang Tampil Beraksi—Di Kamera Saja

Ada oknum aparat dan pejabat yang hadir dengan rompi bersih, sepatu tanpa lumpur, dan ekspresi siap bekerja.

Namun setelah sesi dokumentasi selesai, mereka kembali ke kendaraan, meninggalkan warga dan relawan yang berkubang lumpur.

“Kameranya bekerja keras.
Orangnya tidak.”
— Dilla, relawan kemanusiaan

C. Media Dipakai untuk Mengubah Realitas

Sementara warga membuka jalan dengan parang dan cangkul,
media tertentu mengabarkan bahwa “situasi terkendali”.

Sementara relawan menarik korban dari puing, foto-foto memperlihatkan pejabat seolah menjadi garda terdepan.

Perbedaan narasi ini memunculkan kekecewaan. Beberapa warga menyebutnya sebagai “pemolesan fakta”.

“Di TV bilang aman.
Di kampung kami waktu itu mayat masih belum bisa diangkat.”
— Romi, Talu

D. Ketika Framing Menjadi Pembohongan Publik

Ketika dokumentasi lebih dominan daripada aksi, publik berpotensi menerima gambaran bencana yang tidak akurat.
Tidak ada bukti bahwa itu disengaja, tetapi efeknya tetap sama: distrust.

Seorang akademisi kebencanaan mengatakan:

“Jika SOP kacau, bencana menjadi panggung.
Ada aktor utama, ada penonton.
Tapi korbannya tetap korban.”

Masalahnya Ada di SOP yang Lemah

Pasaman Barat memiliki kombinasi risiko unik dan ekstrem:

  1. daerah pesisir dengan pemukiman nelayan,
  2. kawasan perbukitan curam dengan tebing rapuh,
  3. ratusan titik rawan longsor,
  4. daerah aliran sungai yang mudah meluap,
  5. pemukiman padat yang sulit dievakuasi cepat.

Artinya, bencana bukan jika terjadi, tapi kapan terjadi.

Namun SOP kebencanaan daerah masih rapuh:

  • Tidak ada komando tunggal yang tegas.
  • Informasi lapangan tidak sinkron.
  • Pejabat bisa masuk zona merah tanpa otorisasi.
  • Dokumentasi liar tidak dibatasi.
  • Distribusi bantuan tidak terstandardisasi.
  • Warga bingung siapa yang memegang komando.

Akibatnya, respons menjadi kacau, lamban, dan tumpang-tindih.

Di Balik Dokumentasi Bencana: Siapa Mendapat Apa?

Investigasi ini tidak menuduh pihak tertentu, namun menelusuri pola umum di banyak lokasi bencana:

  1. Framing untuk menaikkan citra individu atau institusi.
  2. Unggahan media sosial yang tidak sesuai kenyataan lapangan.
  3. Pengambilalihan narasi publik oleh pihak yang minim kontribusi nyata.
  4. Relawan lokal yang bekerja keras tetapi tidak memperoleh legitimasi.

Beberapa relawan menyebut fenomena “bencana sebagai panggung politik”.

Ada pula warga yang mengatakan:

“Yang di posting berbeda sekali dengan yang kami alami.”

Hal-hal ini tidak terbukti sebagai tindakan terorganisir, tetapi menunjukkan masalah struktural dalam komunikasi bencana.

Bencana Tak Butuh Aktor, Tapi Sistem

Semua pihak bekerja:
Relawan, masyarakat, aparat, pemerintah, organisasi kemanusiaan.
Banyak yang bekerja sangat keras di luar sorotan.

Namun bencana ini membuka fakta pahit:
Pasaman Barat belum punya SOP bencana yang kuat.

Dan tanpa SOP yang tegas,
setiap bencana berpotensi menjadi ajang pencitraan, bukan ajang penyelamatan.

Seorang relawan menyimpulkannya dengan kalimat paling jujur:

“Kami tidak butuh pejabat yang numpang foto.
Kami butuh sistem yang bekerja sebelum kamera datang.”

(*) Rully Firmansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkab Tapteng dan IT Del Tanda Tangani MoU Percepatan Digitalisasi Pemerintahan

15 Maret 2026 - 20:30 WIB

Wakil Bupati Tapteng Harapkan Pengurus KONI Tapteng Mampu Membina Generasi Muda Melalui Olahraga

15 Maret 2026 - 20:27 WIB

Polres Tapanuli Tengah Selidiki Temuan Mayat Pria di Sibabangun

15 Maret 2026 - 20:23 WIB

Trending di Berita