Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis Dorong Tertib Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Padang Pariaman

- Penulis

Selasa, 29 April 2025 - 22:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok. Istimewa

MEDIAINVESTIGASI.NET– Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman, yang berlangsung di Hall IKK Parit Malintang pada Selasa, 29 April 2025.

Acara yang digagas kementerian ATR/BPN tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Reformasi Agraria, Rezka Oktoberia; Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Iskandar Syah, beserta jajaran; Dandim 0308, Letkol Czi Nur Rahmat Khaeroni; Kepala Kantor Pertanahan Padang Pariaman, Ahmad Yahdi, S.SiT., M.H.; Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan pentingnya menjaga keberadaan tanah ulayat, khususnya di Sumatera Barat, agar tidak hilang seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di luar provinsi tersebut.

Ia menekankan bahwa pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat tidak akan menghilangkan hak kepemilikan masyarakat adat, justru memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut.

“Saya dorong seluruh ninik mamak untuk mengadministrasikan dan pendaftaran tanah ulayat, agar tidak mudah dijual atau dipindahtangankan secara semena-mena,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai langkah penting dalam melindungi keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa pengorganisasian dan sertifikasi tanah ulayat merupakan bentuk nyata kehadiran negara serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ia mengakui bahwa capaian pensertifikatan tanah ulayat di Sumatera Barat masih tergolong rendah, dan wilayah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya sosialisasi ke depan.

“Sosialisasi ini harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan begitu, tanah ulayat bisa tetap lestari,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ruang diskusi terbuka, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pengorganisasian dan pendaftaran tanah ulayat.

Baca Juga :  Hindari Lemas Setelah Berbuka, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Kegiatan ini menyasar masyarakat hukum adat, wali nagari, dan camat se-Kabupaten Padang Pariaman.***(Rafdy G)

Editor: Shendy Marwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bambang Sutrisno Ditunjuk Jadi Komisaris PT Palma Global Indonesia 
IKAD Hadirkan Peta Akses Keuangan Daerah, Perkuat Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tonggak Sejarah Baru Maroko: Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan
Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko
Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara
Sinergi Dekranas, PKK, dan Posyandu Didorong Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM
Dukungan Kedaulatan Sahara Maroko dari Cili, Pondasi Kokoh bagi Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Selatan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:52 WIB

Bambang Sutrisno Ditunjuk Jadi Komisaris PT Palma Global Indonesia 

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:03 WIB

IKAD Hadirkan Peta Akses Keuangan Daerah, Perkuat Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Tonggak Sejarah Baru Maroko: Fatima Ezzahra El Mansouri Pimpin Pemerintahan Baru, Persisma Tegaskan Dukungan Berkelanjutan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

Jumat, 25 September 2026 - 05:33 WIB

Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Berita Terbaru