Sekretaris KNPI Dharmasraya, Rifdal Fadli (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Kritik keras menghantam kepemimpinan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. Ia dinilai arogan dan menutup ruang partisipasi publik dengan menyingkirkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) dari lingkaran pemerintahan. Tuduhan itu datang dari Sekretaris KNPI Dharmasraya, Rifdal Fadli, yang menegaskan bahwa gaya kepemimpinan Annisa telah mengabaikan mitra strategis pembangunan dan cenderung otoriter.
“Pemerintahan daerah saat ini tampak angkuh dan berjalan sendiri. Ormas dan OKP tidak pernah dilibatkan, padahal mereka adalah mitra strategis pemerintah. Salah satunya terlihat pada momentum sakral upacara HUT RI ke-80 kemarin, tidak ada satu pun Ormas maupun OKP yang diundang,” tegas Rifdal, yang juga Sekretaris MD KAHMI Dharmasraya, Sabtu (23/8/2025).
Berbeda dengan Pemerintahan Sebelumnya
Rifdal menilai sikap Annisa berbeda jauh dengan pola kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya. Sejak Dharmasraya dimekarkan, Ormas dan OKP selalu diberi ruang dalam pengambilan kebijakan maupun kegiatan resmi daerah. Mereka dilibatkan dalam acara kenegaraan hingga forum kebijakan strategis, membuktikan bahwa Ormas dan OKP merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.
“Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota lain selalu memberi ruang untuk Ormas dan OKP, terutama dalam momentum kebangsaan. Tapi di Dharmasraya, justru pemerintah sekarang memilih menutup diri,” ujarnya.
Peran Vital Ormas dan OKP
Ia menegaskan bahwa Ormas dan OKP bukan sekadar kelompok pendamping, melainkan motor penggerak masyarakat yang memiliki peran besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, penyalur aspirasi, agen perubahan, serta pengawas jalannya pembangunan.
“Sejarah mencatat, bahkan jauh sebelum republik ini berdiri, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan adalah kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa lahir dari organisasi pergerakan. Jika Bupati Annisa mengabaikan mereka, itu artinya beliau belum memahami esensi dan fungsinya,” tambah Rifdal.
Sindiran Tajam untuk Bupati Annisa
Dengan nada tajam, Rifdal menyebut pemerintahan yang berjalan tanpa melibatkan unsur kemasyarakatan adalah bentuk kepemimpinan tiran.
“Kalau memang Bupati Annisa tidak tahu data tentang jumlah Ormas dan OKP di Dharmasraya, kami siap memberitahunya. Tapi yang lebih penting, jangan sampai pemerintah ini berubah menjadi pemerintahan otoriteryang berjalan sendiri tanpa rakyat,” pungkasnya.
Suara Sejarah dan Akademisi
Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno pernah menegaskan bahwa organisasi rakyat adalah “jantung pergerakan” menuju kemerdekaan. Tanpa organisasi, perjuangan bangsa akan tercerai-berai.
Bung Hatta bahkan pernah mengingatkan, “Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi bagaimana rakyat dilibatkan dalam setiap denyut pemerintahan.” Pesan ini seolah menampar gaya kepemimpinan yang menyingkirkan Ormas dari ruang publik.
Lebih keras lagi, Tan Malaka dalam karyanya Madilog menulis, “Rakyat yang disingkirkan dari panggung politik akan mencari jalannya sendiri.” Sindiran itu kini relevan bagi Dharmasraya, ketika Ormas dan OKP merasa dijauhkan dari pemerintahan.
Sementara itu, pengamat politik lokal, Muhammad (45), menilai praktik menutup ruang partisipasi Ormas dan OKP hanya akan melemahkan legitimasi pemerintah.
“Ormas dan OKP adalah basis sosial yang menopang demokrasi lokal. Jika mereka diabaikan, maka pemerintah kehilangan salah satu kanal utama aspirasi rakyat. Ini berbahaya, sebab bisa melahirkan jarak antara pemerintah dan masyarakat,” kata Muhammad.
Editor: Yanti
1 Komentar
**back biome**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.