Berkaitan Dengan Pemberitaan Masalah E-Raport di Kabupaten Simalungun Sebelumnya, Perlu Kami Luruskan.
Simalungun, MediaInvestigasi.Net – Sehubungan dengan diterapkannya kurikulum merdeka bagi seluruh sekolah SD Negeri dan Swasta, maka salah satu kendala yang sulit diatasi guru adalah masalah pengolahan asesmen (penilaian). Walaupun pemerintah melalui Kementrian Pendidikan menyediakan fasilitas berupa e-raport, namun belum dapat menjawab semua kesulitan yang dialami para guru di Kabupaten Simalungun dalam pengolahan asesmen. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala sebagai berikut:
1. Aplikasi E-Rapor bersifat online
2. Aplikasi E-Rapor hanya dapat diinstalkan dalam Komputer server yang telah diinstalkan Dapodik dan tidak dapat di instalkan di PC / Laptop yang tidak terdapat aplikasi Dapodik.
3. Dalam hal penggunaannya Aplikasi E-Raport harus terintegrasi dengan Server Dapodik, sehingga dalam pengisian nilai Raport di Aplikasi E-Raport harus selalu terhubung dengan server Dapodik.
4. Server Aplikasi E-Rapor harus menggunakan spek Komputer yang tinggi, ini dikarenakan akan sharing database dari server ke client, setelah di coba dengan komputer server dapodik yang ada terjadi kendala dimana client (Guru) yang login tidak bisa masuk dikarenakan komputer server yang terinstal aplikasi E-Rapor Tidak Merespon dikarenakan sibuk.
5. Penginputan Nilai harus dilakukan bersama Komputer server, sehingga seorang guru tidak dapat menginput nilai sendiri tanpa adanya komputer server dapodik, Sehingga ini akan mengakibatkan guru disibukan dengan penginputan nilai yang harus dilakukan bersama-sama dengan komputer server dapodik karena tidak dapat dilakukan penginputan nilai sendiri (Stand Alone)
6. Masih Banyaknya Guru Yang Gaptek dalam mengoperasikan Aplikasi yang Berbasis Web.
7. Waktu menjadi tidak efisien dikarenakan pengerjaannya harus berbarengan dengan diaktifkannya komputer server.
Oleh sebab itu diperlukan suatu terobosan yang dapat membantu guru untuk menyelesaikan tugas pengolahan asesmen ini, solusi yang terbaik adalah dengan menyediakan aplikasi penilaian yang offline dan Mutiara Tech sebagai rekanan memiliki program asesmen yang sangat baik, lengkap, praktis, dan mudah dipahami untuk dipergunakan.
Untuk itu pengurus KKKS minta kepada Mutiara Tech untuk dapat memfasilitasi kendala ini dengan melatih seluruh guru-guru dan menyediakan aplikasi untuk seluruh sekolah di Kabupaten Simalungun.
Mengingat kondisi dan besaran Dana BOS dari masing-masing sekolah tidak sama, maka pengurus KKKS Kabupaten simalungun meminta kebijakan dari Mutiara Tech dalam hal pembiayaan dengan ketentuan semua sekolah mendapatkan hak dan pelayanan yang sama.
Kebijakan melaksanakan kegiatan tersebut merupakan permintaan pengurus k3S, sehubungan sulitnya guru membuat proses pengolahan asesmen (penilaian)
Maka pengurus KKKS membuat kebijakan dalam hal pembiayaan, bagi sekolah yang banyak murid nya akan dikenakan biaya administrasi Rp3.500.000 dan bagi murid yang sekolahnya jumlah murid sedikit di gratiskan.
Jadi tidak ada intervensi dan perintah kabid untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Dan disepakati bahwa sistem pemesanan dan pembayaran menggunakan system sip-Lah.
Demikianlah berita sanggahan terhadap berita yang telah terbit di media https://www.korankita.online sebelumnya. Terima kasih.
