Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net – Banjir dan longsor di Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) telah merenggut nyawa, merusak rumah, memutus akses, dan melumpuhkan lahan pertanian.
Namun di tengah kerja berat relawan dan pemerintah yang masih berlangsung, muncul satu masalah serius yang justru memperkeruh keadaan: banjir informasi yang tidak akurat, tidak utuh, dan menyesatkan publik.
Di media sosial dan grup percakapan, beredar narasi keras tentang bantuan yang disebut “tidak sampai”, pengungsi yang “ditelantarkan”, hingga angka terdampak yang melonjak drastis tanpa rujukan data resmi.
Informasi itu menyebar cepat, dikemas emosional, dan sengaja atau tidak, menciptakan kesan seolah-olah tidak ada yang bekerja di lapangan.
Padahal, di saat yang sama, relawan masih mengangkat logistik, dapur umum terus mengepul, dan posko masih beroperasi siang-malam.
Framing Emosional: Empati yang Diseret ke Arah Keliru
Yang berbahaya dari hoaks kebencanaan bukan hanya kebohongannya, tetapi cara ia dibingkai.
Kalimat-kalimat provokatif, foto tanpa konteks waktu, dan video lama dipoles seolah kejadian terkini. Publik digiring pada satu kesimpulan: negara dan relawan gagal.
Ini bukan sekadar salah paham. Ini distorsi realitas.
“Kalau ada satu nagari yang belum terjangkau karena akses putus, itu bukan berarti bantuan tidak ada,” ujar seorang relawan lapangan. “Tapi di media sosial, ceritanya jadi seolah-olah semua ditelantarkan.”
Framing semacam ini menghapus kerja nyata di lapangan dan menggantinya dengan kemarahan kolektif.
Dampak Nyata: Kerja Kemanusiaan Terganggu
Hoaks kebencanaan bukan isu sepele. Dampaknya konkret dan langsung:
- Relawan kehilangan fokus karena harus meluruskan kabar palsu
- Warga terdampak menjadi resah dan saling menyalahkan
- Bantuan datang berulang ke satu titik, sementara titik lain menunggu
- Kepercayaan publik pada posko dan lembaga kemanusiaan melemah
Dalam situasi darurat, kegaduhan informasi adalah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi.
Hukum Bicara: Tidak Semua Salah Informasi, Tapi Ada Batasnya
Perlu ditegaskan: tidak setiap informasi keliru otomatis pidana. Namun hukum tetap memberi batas tegas.
Undang-undang mengatur bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dapat diproses secara hukum.
Dalam konteks bencana—di mana masyarakat berada dalam kondisi rentan—unsur keonaran ini menjadi sangat sensitif.
Jika informasi:
- disebarkan berulang,
- mengabaikan klarifikasi resmi,
- menimbulkan keresahan luas,
- atau digunakan untuk kepentingan tertentu,
maka ia tidak lagi bisa berlindung di balik dalih “sekadar berbagi”.
Hukum pidana memang bukan alat pertama, tetapi ia hadir sebagai pagar terakhir ketika ruang publik dirusak secara sistematis.
Antara Kepedulian dan Panggung
Fenomena lain yang tak bisa diabaikan adalah kecenderungan menjadikan bencana sebagai ruang pencitraan.
Aktivitas kemanusiaan diframing berlebihan, dokumentasi didorong ke publik sebelum kerja selesai, dan narasi personal kerap mengalahkan data kolektif.
Ketika kepedulian berubah menjadi konten, dan tragedi menjadi panggung, publik patut bertanya: siapa yang benar-benar dibantu, dan siapa yang sedang diuntungkan?
Melawan Hoaks Bukan Soal Sensor, Tapi Tanggung Jawab
Menangkal hoaks kebencanaan bukan berarti membungkam kritik. Kritik tetap sah dan perlu. Namun kritik harus berbasis data, bukan asumsi.
Yang dibutuhkan saat ini adalah:
- satu sumber data resmi yang konsisten,
- pembaruan informasi yang transparan,
- keberanian meluruskan informasi keliru,
- dan kedewasaan publik untuk tidak ikut menyebarkan kegaduhan.
Empati tanpa tanggung jawab hanya akan memperpanjang kekacauan.
Di Tengah Bencana, Kebenaran Tidak Boleh Kalah Cepat
Pasaman Barat masih berjuang. Warganya masih membersihkan puing, petaninya kehilangan panen, relawannya bekerja dalam sunyi.
Dalam kondisi seperti ini, informasi yang jujur adalah bentuk bantuan paling dasar.
Hoaks mungkin viral. Tapi kebenaranlah yang menyelamatkan.
Dan dalam bencana, mereka yang menyebarkan kepanikan lewat informasi palsu sama berbahayanya dengan bencana itu sendiri—meski tak selalu terlihat.(***) Rully Firmansyah
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan refleksi kritis atas fenomena informasi di masa bencana. Tidak dimaksudkan untuk menuduh individu atau institusi tertentu, melainkan mendorong ruang publik yang lebih sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.
