Penulis : Fadhli Irman (Pemerhati Sosial Politik)
Mediainvestigasi.net–BENCANA sering kali tidak hanya merusak rumah, jembatan, dan sawah. Ia merobek rasa aman masyarakat dan memperlihatkan seberapa kuat pemerintah berdiri di samping rakyatnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ketika banjir dan longsor meluas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, yang terkoyak bukan hanya tanah, tetapi juga keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola situasi darurat. Di banyak titik terdampak, warga menunggu dengan gelisah, berharap bantuan cepat datang. Namun waktu seakan berjalan lebih lambat dari arus banjir yang merendam halaman rumah mereka.
Dalam suasana itu, satu nama mencuat kembali dalam percakapan warga di lapangan maupun dunia maya, yakni Alhudri. Bukan karena publik sedang bernostalgia tanpa dasar, tetapi karena mereka membandingkan kenyataan hari ini dengan pengalaman nyata yang pernah mereka rasakan di masa lalu. Bagi banyak orang, Alhudri bukan sekadar mantan Kadis Sosial Aceh atau mantan Bupati Gayo Lues. Ia adalah sosok yang pernah hadir secara utuh pada hari-hari ketika rakyat hidup dalam cemas. Sosok yang tidak sekadar tiba, tetapi menyingsingkan lengan baju, masuk ke gampong-gampong yang tergenang, menembus medan sulit, dan memastikan roda koordinasi penanganan bencana bergerak secara benar dan cepat.
Dulu, dalam berbagai bencana besar, publik melihat bagaimana kehadirannya di lapangan membuat koordinasi antarinstansi lebih terarah. Tim Tagana bergerak lebih sigap, pendataan korban dilakukan lebih teliti, distribusi logistik teratur, dan posko-posko didirikan dengan fungsi yang jelas. Semua itu bukan terjadi karena ia memiliki kekuatan luar biasa, melainkan karena ia memahami satu prinsip dasar dalam manajemen bencana, tidak ada keputusan yang lebih akurat daripada keputusan yang lahir dari mata yang melihat langsung kondisi lapangan.
Bandingkan dengan situasi hari ini. Ketika banjir melumpuhkan gampong-gampong, warga menunggu pejabat untuk datang meninjau, bukan sekadar untuk formalitas, tetapi untuk memastikan keputusan strategis dapat diambil tanpa menunggu laporan yang berlapis-lapis. Yang mereka dapatkan justru sering kali berbeda. Bantuan masuk, tetapi acak. Data disampaikan, tetapi berubah-ubah. Koordinasi berlangsung, tetapi menghasilkan lebih banyak foto daripada solusi. Dalam kondisi darurat, ketepatan dan kecepatan sejatinya lebih penting daripada retorika dan simbol.
Di sinilah rasa rindu terhadap sosok Alhudri lahir. Rindu yang bukan hanya emosional, tetapi muncul dari penilaian rasional yang dibentuk oleh pengalaman empiris. Warga mengingat bagaimana ia tidak menempatkan diri di belakang meja, tetapi di tengah lumpur. Ia memahami bahwa bencana bukan hanya tentang laporan kerusakan, tetapi tentang wajah-wajah kebingungan yang menunggu kepastian. Ia pun sadar bahwa logistik bukan sekadar angka di gudang, tetapi soal siapa yang malam ini bisa tidur dengan selimut kering dan siapa yang tidak.
Kerinduan itu pada dasarnya adalah kritik. Kritik bahwa hari ini, Aceh membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mengutamakan lapangan daripada sorotan kamera. Bukan sekadar hadir untuk memastikan ada dokumentasi, tetapi hadir untuk memastikan ada perubahan nyata di lokasi terdampak. Jika nama Alhudri kembali disebut, itu bukan karena publik terjebak dalam romantisme masa lalu. Sebaliknya, publik sedang mengukur standar kepemimpinan hari ini dengan standar yang pernah diberikan oleh seseorang yang bekerja tanpa banyak kata, tetapi dengan banyak tindakan.
Aceh tentu tidak sedang membutuhkan satu nama untuk menyelesaikan semua masalah. Yang dibutuhkan adalah spirit kepemimpinan yang memahami bahwa dalam bencana, masyarakat tidak menunggu kata-kata penghibur, melainkan langkah-langkah pasti yang memulihkan hidup mereka. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut keseriusan. Dan selama keseriusan itu belum sepenuhnya terasa, wajar bila mereka merindukan sosok yang dulu hadir tanpa syarat dan tanpa jeda.
Pada akhirnya, bencana selalu menjadi cermin paling jujur untuk menilai ketegasan pemerintah. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya hadir sebagai bayangan. Jika hari ini masyarakat Aceh menyebut-nyebut nama Alhudri, itu adalah tanda bahwa mereka sedang meminta pemerintah untuk bekerja dengan pola yang sama dengan cepat, tepat, dan menyatu dengan kebutuhan rakyat. Dan selama pola itu belum kembali dirasakan, nama itu akan terus mengiang, sebagai pengingat bahwa Aceh pernah memiliki seorang pejabat birokrasi yang hadir bukan hanya ketika kamera ada, tetapi terutama ketika rakyat benar-benar membutuhkan.
