Gambar Amrizal dan Bupati (Dok, Istimewa)
Oleh: Mitra Yuyanti Kaperwil Sumatera Barat
Mediainvestigasi.net – Di balik setiap layar konferensi pers Pemkab Dharmasraya, di balik setiap daftar wartawan yang diundang atau justru tak pernah dilirik, ada satu nama yang berbisik di telinga kekuasaan: Amrizal.
Sosok ini bukan sekadar Kabid Kominfo. Di mata banyak jurnalis, ia adalah “arsitek” pembagian kasta wartawan—siapa yang layak dekat dengan pemerintah dan siapa yang cukup memantau dari jauh.
Konon, tak ada wartawan yang bisa melangkah masuk ke ruang jumpa pers tanpa lolos dari saringan Amrizal. Bahkan kontrak kerjasama media dengan Pemkab pun diyakini berada di bawah jemarinya. Jika ia mengangkat alis, nama Anda mungkin melayang ke daftar penerima kontrak. Jika ia menggeleng, pintu itu tertutup rapat.
Hebatnya, semua ini justru mengangkatnya bak pahlawan di mata sang Bupati. Berkat “prestasi” itu, Amrizal melesat dari kursi Kasi menjadi Kabid di dinas yang sama—sebuah loncatan yang jarang secepat ini terjadi. Dan lebih mengejutkan lagi, ia difasilitasi kendaraan dinas setara pejabat eselon II: sebuah Innova yang gagah berkilau berikut sopirnya, padahal Amrizal hanyalah Kabid golongan III.
Peraturan Menteri Keuangan? Peraturan Bupati? Ah, rupanya itu hanya tulisan di kertas. Untuk Amrizal, aturan bisa melunak. Dan Bupati pun, entah kenapa, terlihat begitu memanjakannya—seolah takut kalau “panglima komunikasi” ini berbalik arah.
Di lingkaran wartawan, bisik-bisik mulai terdengar: siapa yang sebenarnya mengatur Dharmasraya? Apakah Bupati memimpin Amrizal, atau justru Amrizal yang menggiring Bupati seperti bidak di papan catur?
Yang jelas, di balik panggung pemerintahan ini, satu hal mulai terasa: kuasa Amrizal bukan hanya soal jabatan—tapi soal kendali atas siapa yang boleh bicara, siapa yang boleh mendengar, dan siapa yang harus diam. (**)
