Bentuk baliho di Durian Simpai (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Sumatera Barat, Mediainvestigasi.net — Gelombang kemarahan masyarakat Durian Simpai, Nagari Ampet Koto Dibawuah, Kecamatan Sembilan Koto, kembali membara. Spanduk dan baliho bertuliskan kecaman keras terhadap PT BRM Estate Sijunjung kini terpampang di sudut-sudut nagari. Tulisan seperti “PT BRM Pembohong,” “PT BRM Ingkar Janji,” hingga “Segera Lakukan Tata Batas yang Jelas” dan sebagainya menjadi simbol perlawanan masyarakat yang telah terlalu lama menunggu janji kosong soal 550 hektar lahan yang tak kunjung ditepati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan biasa. Ini adalah letupan amarah dari para niniek mamak dan masyarakat adat yang merasa ditipu dan diabaikan oleh perusahaan perkebunan Akasia itu. Janji penyerahan lahan yang sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun, tak pernah menemui kejelasan hingga kini.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Janji demi janji terus diucapkan, tapi realisasinya nihil. Kami juga kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang seolah tutup mata dengan penderitaan kami,” tegas Aidil Fitri, tokoh masyarakat Durian Simpai.
Menurut Aidil, masyarakat bahkan sudah mengantarkan surat kepada Bupati Dharmasraya tertanggal 24 Maret 2025 dengan harapan bisa segera dibaca oleh orang nomor satu di Dharmasraya itu. Namun, respons yang ditunggu tak kunjung datang. Masyarakat pun menilai pemerintah daerah, khususnya Bupati, terkesan lamban dan tidak proaktif dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hak ulayat mereka.
Bupati Janji Bertindak di Depan Paripurna
Di tengah gejolak tersebut, Bupati Dharmasraya Anisa Suci Ramadani akhirnya angkat suara. Dalam rapat paripurna DPRD Dharmasraya, Sabtu, 26 April 2025 lalu, saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, Anisa menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terkait persoalan antara masyarakat Durian Simpai dengan PT BRM.
“Berkaitan dengan harapan anggota dewan yang terhormat agar pemerintah hadir dalam menyelesaikan masalah sengketa antara PT BRM dengan masyarakat Sembilan Koto. Hal ini dapat kami jelaskan bahwa Niniek mamak pemangku ulayat Durian Simpai Nagari Ampat Koto Dibawuah menyampaikan surat pengaduan kepada Bupati Dharmasraya melalui surat nomor: N.mk/DS/N. KNED/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal masalah realisasi dan MoU niniek mamak Durian Simpai – Koto Baru dengan PT BRM terkait dengan permasalahan ini kami sudah meminta Wali Nagari untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Pada 15 April 2025, Wali nagari sudah melakukan mediasi tersebut, terhadap mediasi yang dilakukan itu kami masih menunggu jawaban dari pimpinan PT BRM, karena yang hadir mediasi hanya di wakili Humas PT BRM dan jawaban akan diberikan dalam Minggu ini.
Tentu dengan adanya jawaban dari jajaran dari PT BRM ini nantinya kami akan mengambil langkah dan menyikapi atas jawaban yang diberikan. Jika jawaban tidak diberikan dalam minggu ini kami akan kembali akan melakukan rapat bersama dengan PT BRM dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ucap Anisa dari atas podium di hadapan seluruh anggota DPRD yang hadir.
Editor: Yanti
