Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 07:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

DHARMASRAYA –Mediainvestigasi.net– Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto tampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani. Sejumlah agenda perjalanan Bupati bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan kelompok masyarakat ke luar daerah kini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan uang rakyat.

Di tengah tuntutan penghematan belanja pemerintah, masyarakat tentu berharap setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata.

Namun, sedikitnya empat agenda perjalanan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi perhatian publik. Kegiatan tersebut melibatkan rombongan dengan tujuan berbeda dan membutuhkan penjelasan mengenai urgensi, sumber pembiayaan, serta total anggaran yang digunakan.

Berdasarkan informasi dan penelusuran media ini, empat agenda tersebut meliputi perjalanan Bupati bersama sejumlah OPD dan wartawan ke Alahan Panjang, keberangkatan sejumlah pemuda Dharmasraya ke Bandung, kegiatan Bundo Kanduang ke Bukittinggi dan Padang, serta perjalanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Bali.

Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh kegiatan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan prioritas daerah? Berapa anggaran yang dihabiskan? Dan apa manfaat konkret yang akan diterima masyarakat Dharmasraya?

Prabowo Minta Hemat Anggaran, Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan.

Sebagaimana diberitakan melalui laman resmi Partai Gerindra, Gerindra.id, pada 18 Februari 2026, Presiden menegaskan komitmen pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.

Dalam pidatonya pada Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya.

Presiden juga menyoroti belanja yang dinilai kurang produktif, termasuk perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, dan kajian yang berlebihan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus diarahkan kepada program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Bahkan, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kepala daerah juga termasuk dalam jajaran pejabat yang diperintahkan melakukan reviu efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga :  Dandim 0314/Inhil Hadiri Apel Siaga Darurat Penanggulangan Karhutla Kabupaten Inhil Tahun 2026

Artinya, semangat penghematan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan yang menggunakan uang daerah.

Dalam konteks inilah, sejumlah perjalanan rombongan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Bukan berarti setiap perjalanan dinas harus dilarang. Namun, kegiatan tersebut harus memiliki urgensi, perencanaan anggaran, serta hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Empat Agenda Perjalanan, Berapa Uang Rakyat yang Digunakan?

Empat agenda perjalanan yang menjadi perhatian tersebut melibatkan Bupati bersama OPD, kelompok pemuda, Bundo Kanduang, hingga Forkopimda.

Masing-masing kegiatan tentu memiliki tujuan dan karakteristik berbeda. Namun, karena menggunakan anggaran pemerintah, masyarakat berhak mengetahui rincian pembiayaannya.

Informasi yang perlu dibuka antara lain total anggaran setiap kegiatan, sumber dana, jumlah peserta, biaya transportasi, penginapan, konsumsi, uang harian, serta realisasi keseluruhan.

Selain itu, penting juga diketahui OPD yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan dokumen administrasi pertanggungjawabannya.

Tidak kalah penting, pemerintah perlu menjelaskan hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai.

Jangan sampai perjalanan rombongan pemerintah hanya menghasilkan dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Jika memang seluruh agenda tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah, pemerintah seharusnya dapat menjelaskannya dengan data yang terbuka.

Sekda Mardison Dimintai Konfirmasi, Jawaban Belum Menjelaskan Total Anggaran

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, media ini telah menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Mardison, melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya.

Konfirmasi tersebut meminta penjelasan mengenai sembilan aspek penting terkait penggunaan anggaran perjalanan.

Di antaranya total anggaran masing-masing kegiatan, sumber pembiayaan, realisasi anggaran, biaya transportasi, penginapan, konsumsi, uang harian, jumlah peserta, hingga rata-rata biaya per orang.

Media ini juga meminta informasi mengenai OPD penanggung jawab, dokumen administrasi, serta manfaat konkret setiap kegiatan bagi masyarakat Dharmasraya.

Selain itu, diminta pula rekapitulasi realisasi anggaran dari BKD/BKAD agar publik dapat mengetahui besaran uang daerah yang telah digunakan.

Baca Juga :  Kapolres Sibolga Hadiri Kegiatan Komitmen Bersama Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Penegak Hukum Yang Objektif, Profesional dan Tanpa Transaksional

Namun, Sekda Mardison mengarahkan media ini untuk menghubungi OPD terkait.

Jawaban tersebut belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai total penggunaan anggaran dari empat agenda perjalanan yang dipertanyakan.

Padahal, masyarakat membutuhkan penjelasan yang tidak hanya terbatas pada satu kegiatan, tetapi juga gambaran keseluruhan penggunaan keuangan daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Mardison juga terlihat dalam sejumlah unggahan video di akun Facebook dan TikTok yang memperlihatkan rombongan Bupati bersama OPD berada di Alahan Panjang pada Selasa (17/11/2026).

Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan publik terhadap penjelasan mengenai tujuan dan pembiayaan kegiatan tersebut.

Kepala BKD Martin Yunus Juga Belum Memberikan Jawaban

Upaya memperoleh informasi tidak berhenti pada Sekda.

Media ini juga telah menghubungi Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya, Martin Yunus, untuk meminta data resmi mengenai alokasi dan realisasi anggaran sejumlah kegiatan perjalanan tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, Martin Yunus belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan.

Belum adanya jawaban dari kedua pejabat tersebut tentu tidak dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan anggaran.

Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai transparansi penggunaan uang daerah masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah.

Keterbukaan informasi bukanlah kemurahan hati pejabat kepada wartawan. Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jangan Sampai Perjalanan Rombongan Lebih Diprioritaskan daripada Kebutuhan Rakyat

Persoalan ini bukan berarti perjalanan Bupati, OPD, pemuda, Bundo Kanduang, maupun Forkopimda ke luar daerah tidak memiliki manfaat.

Kegiatan semacam itu bisa saja bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi pemerintahan, mempromosikan daerah, maupun mengembangkan kelembagaan.

Namun, setiap kegiatan yang menggunakan uang rakyat wajib memiliki dasar anggaran, tujuan yang jelas, serta hasil yang dapat dievaluasi.

Pemerintah daerah juga harus mampu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja.

Baca Juga :  Dishub Dharmasraya Pasang Portal Permanen, PT BRM Estate Sijunjung Injak Police Line

Jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh kehilangan perhatian.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan dokumentasi perjalanan pejabat atau laporan kegiatan. Mereka membutuhkan pembangunan yang nyata dan pelayanan pemerintah yang semakin baik.

Jika anggaran perjalanan memang diperlukan dan memberikan manfaat besar, pemerintah tidak perlu ragu membuka rincian pembiayaan serta hasil kegiatannya.

Annisa Perlu Menjelaskan, Sejalan dengan Efisiensi Prabowo atau Sebaliknya?

Kini perhatian publik tertuju kepada Bupati Annisa Suci Ramadhani sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD.

Annisa perlu menjelaskan apakah empat agenda perjalanan tersebut telah melalui evaluasi efisiensi, berapa total anggaran yang digunakan, serta apa hasil nyata yang diperoleh masyarakat Dharmasraya.

Sekda Mardison dan Kepala BKD Martin Yunus juga diharapkan memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo semestinya menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Terlebih, Partai Gerindra sebagai partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo juga membawa pesan mengenai pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu, publik wajar mempertanyakan apakah pola belanja dan agenda perjalanan pemerintah daerah sudah mencerminkan semangat penghematan tersebut.

Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Bupati boleh melakukan perjalanan dinas atau memberangkatkan kelompok masyarakat ke luar daerah.

Persoalan utamanya adalah apakah setiap rupiah yang dikeluarkan sudah melalui pertimbangan efisiensi dan memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat?

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Annisa Suci Ramadhani, Sekda Mardison, Kepala BKD Martin Yunus, serta seluruh OPD yang menjadi penanggung jawab kegiatan.

Sebab, uang yang digunakan adalah uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran dibelanjakan dan apa hasil yang diperoleh.

Jangan sampai Presiden Prabowo terus menyerukan penghematan anggaran, sementara pemerintah daerah justru belum mampu menjelaskan secara terbuka urgensi dan biaya perjalanan rombongannya. (TIM

Penulis : Wyd

Editor : Atri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPC PPP Sulaiman Tari Menyangga Pernyataan Ketua DPD Golkar Lawan Bupati Mendatang Harus Tetap Dukung Program Sahsabila Mus Selama Pro‑Rakyat
Pawai Ta’ruf MTQ, Sarana Syiar Islam dan Pererat Ukhuwah Islamiyah
Kapolres Soppeng Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 17 Perkara yang Telah Inkracht
Dugaan Ijazah palsu Mengancam Pilkades Pulau Taliabu! Ketua Investigasi Nasional LPK GPI Minta Panitia Batalkan Cakades Yang Terbukti Gunakan Dokumen Palsu
Ketua Investigasi Nasional LPK‑GPI Tegas Minta Bupati Pulau Taliabu Sashabila Widya Lufitalia Mus Jangan Berubah Sikap! Larangan ASN Maju Pilkades Harus Ditegakkan Tanpa Kompromi
Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan
Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun
Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun
Berita ini 14 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:52 WIB

Ketua DPC PPP Sulaiman Tari Menyangga Pernyataan Ketua DPD Golkar Lawan Bupati Mendatang Harus Tetap Dukung Program Sahsabila Mus Selama Pro‑Rakyat

Jumat, 20 November 2026 - 07:46 WIB

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 19:12 WIB

Pawai Ta’ruf MTQ, Sarana Syiar Islam dan Pererat Ukhuwah Islamiyah

Kamis, 19 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolres Soppeng Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 17 Perkara yang Telah Inkracht

Kamis, 19 November 2026 - 12:42 WIB

Dugaan Ijazah palsu Mengancam Pilkades Pulau Taliabu! Ketua Investigasi Nasional LPK GPI Minta Panitia Batalkan Cakades Yang Terbukti Gunakan Dokumen Palsu

Berita Terbaru