Foto Dokumentasi Istimewa : Ketua Investigasi Nasional LPK‑GPI La Omy La Tua,
Taliabu,Provinsi Maluku Utara Media Investigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, mengeluarkan peringatan keras kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya Lufitalia Mus, agar tetap memegang teguh komitmen melarang Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) walaupun pegawai negri sudah masa pensiun jika mereka memaksakan diri buat surat pernyataan mundur dari ASN, ungkapnya.
Menurut La Omy La Tua, ujian sesungguhnya bukanlah pernyataan tegas di panggung Musda Golkar, melainkan ketegasan menolak tekanan‑tekanan politik yang mulai bermunculan untuk memberi izin khusus kepada oknum ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa di Kabupaten Pulau Taliabu, ungkapnya,
Dimana desakan disampaikan Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, lantaran kuatnya tekanan politik di tengah masyarakat Pulau Taliabu, di mana beberapa oknum ASN diduga sudah bergerak mencari dukungan politik serta meminta rekomendasi agar tetap bisa mendaftar sebagai bakal calon kepala desa, tuturnya.
Jika larangan ini hanya menjadi retorika panggung, maka netralitas birokrasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu akan hancur total, kepentingan pelayanan masyarakat terabaikan, dan Pilkades akan dirusak oleh penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara demi kemenangan pribadi, ujar. La Omy La Tua.
“Kami mengapresiasi ucapan Ibu Bupati, tapi kami waspada besar! Jangan ada kompromi, jangan ada izin khusus, jangan ada pengecualian untuk siapa pun.
Kalau satu ASN diberi kelonggaran mendaftar Pilkades, maka itu berarti Bupati telah membuka pintu bagi korupsi kekuasaan di setiap desa se‑Kabupaten Pulau Taliabu,” tegas La Omy La Tua dengan nada menggelegar.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga menuntut Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu segera mengeluarkan surat edaran resmi yang tegas, ditandatangani Bupati, disebarkan kepada seluruh Camat, Kades, Sekretaris Desa, serta seluruh Panitia P2KD di setiap desa. Surat edaran itu harus berisi perintah tegas agar panitia Pilkades menolak berkas pendaftaran bakal calon kepala desa yang masih berstatus ASN/PNS, kecuali telah memenuhi syarat hukum kepegawaian secara mutlak, lengkap, dan terverifikasi oleh Inspektorat Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga mendesak Inspektorat Daerah dan Dinas Kepegawaian Kabupaten Pulau Taliabu untuk segera melakukan pemantauan menyeluruh terhadap oknum‑oknum ASN yang terlibat kampanye pencalonan kepala desa. Apabila terbukti ada ASN yang menggunakan waktu kerja, fasilitas kantor, ataupun pengaruh jabatan untuk mendukung pencalonan diri sendiri maupun orang lain, maka sanksi kepegawaian harus langsung dijatuhkan tanpa pandang bulu, tidak peduli siapa yang dilindungi oleh jaringan politik tertentu.
“Pilkades adalah pesta demokrasi rakyat desa, bukan ajang para pegawai negeri memakai seragam negara untuk menguasai kekuasaan desa! Rakyat Pulau Taliabu sedang mengawasi setiap langkah Ibu Bupati, P2KD, Camat, dan seluruh aparatur pemerintahan. Kalau aturan dilanggar, masyarakat tidak akan diam, kami akan terus mengawal dan mengungkap setiap penyimpangan Pilkades ini sampai ke meja penegak hukum,” ucap La Omy La Tua.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, mengajak seluruh warga Pulau Taliabu untuk menjadi mata‑mata pengawas demokrasi, segera melaporkan oknum ASN yang bergerak melakukan kampanye terselubung demi pencalonan kepala desa ke panitia P2KD, Inspektorat Daerah, maupun MediaInvestigasi.net agar setiap pelanggaran netralitas ASN dapat terungkap sebelum masa pendaftaran bakal calon kepala desa berakhir.
Ini merupakan sorotan berdasarkan pernyataan Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga tetap membuka ruang tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Bupati Sashabila Widya Lufitalia Mus, Inspektorat Daerah, Dinas Kepegawaian, serta panitia‑panitia P2KD untuk memberikan penjelasan resmi jika itu ada terkait penegakan larangan ASN maju Pilkades, tutupnya.
Tim Investigasi Indonesia Nasional ***
Penulis : La Omy La Tua
Editor : La Omy La Tua
Sumber Berita: Liputan Wartawan Media Investigasi.net








I like the valuable information you provide in your
articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!