JAKARTA, INDONESIA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa kementeriannya tidak pernah menerima undangan rapat koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) selama lebih dari dua tahun masa jabatannya. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Pigai saat mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul berawal dari pertanyaan anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shadiq Pasadigoe, mengenai ada atau tidaknya inisiatif rapat internal di tingkat kementerian koordinator untuk menyamakan persepsi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
“Saya sudah dua tahun, ya, dua tahun tiga bulan, Pak NasDem, ya, ingin saya sampaikan, ya. Sampai detik ini, dua tahun tiga bulan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat sekedar koordinasi pun tidak pernah ada,” ujar Natalius Pigai di hadapan forum rapat.
Perbandingan Ritme Koordinasi Lintas Kementerian Koordinator
Pigai menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tersebut disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola koordinasi pemerintahan ke depan. Ia mengaku heran lantaran kementerian koordinator di sektor lain rutin menggelar pertemuan mingguan dengan kementerian teknis di bawah naungannya.
“Jadi, khusus untuk ini, sebagaimana yang saya sampaikan, belum pernah kami rapat selama dua tahun. Kementerian lembaga menko-menko lain setiap minggu, Pak. Kita nggak pernah, Pak,” tegas Pigai membandingkan pola komunikasi antarkementerian dalam kabinet.
Sorotan DPR Soal Perbedaan Persepsi Penyelesaian Kasus HAM Berat
Sebelumnya, legislator Komisi XIII DPR RI Shadiq Pasadigoe menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antarinstansi negara dalam menangani persoalan pelanggaran HAM berat. Menurut Shadiq, sinkronisasi kebijakan di tingkat kementerian koordinator mutlak diperlukan agar tidak memicu perdebatan di ruang publik.
Shadiq menilai pendekatan Menteri HAM yang turut mengkaji dimensi standar internasional sering kali berbeda dengan perspektif kementerian maupun lembaga terkait lainnya di dalam negeri:
-
Pendekatan Menteri HAM: Menempatkan isu pelanggaran HAM berat tidak hanya dalam konteks domestik Indonesia, tetapi juga mengkaji secara mendalam standar dan pandangan hukum internasional.
-
Kesenjangan Persepsi Antarlembaga: Instansi teknis lain dinilai belum memiliki kesamaan kerangka pandang karena absennya forum penyelarasan rutin di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas.







