Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mendesak penyelesaian tuntas kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka, termasuk sanksi hukum untuk KPU, agar tidak terulang. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mendesak penyelesaian tuntas kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka, termasuk sanksi hukum untuk KPU, agar tidak terulang. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

JAKARTA, INDONESIA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI periode 2019–2024, Mahfud MD, mendorong agar persoalan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas demi mencegah terulangnya preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia TV pada Selasa (17/11/2026), Mahfud menyatakan bahwa penyelesaian menyeluruh tersebut mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut menegaskan bahwa desakan sanksi hukum ini bukan didasari oleh sentimen pribadi, melainkan untuk menegakkan kepastian hukum setelah keluarnya pemeriksaan resmi dari lembaga peradilan tinggi negara.

“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud MD.

Alasan Perlunya Sanksi Hukum dan Kelanjutan Laporan di Mabes Polri

Menurut Mahfud MD, penegakan hukum menjadi langkah krusial karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang bersifat notoire feiten atau fakta hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi kebenarannya. Ia menilai apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam rangkaian peristiwa administrasi tersebut, sanksi tegas mutlak diperlukan untuk menjaga integritas institusi negara.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.

Dukungan atas Proses Pidana Laporan Masyarakat

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mahfud menilai laporan masyarakat yang telah dilayangkan ke Markas Besar (Mabes) Polri mengenai dugaan tindak pidana oleh pihak-pihak yang terlibat layak untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik kepolisian.

Baca Juga :  Budi Arie dan Godaan Menjadi Pemerintahan Bayangan

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tegasnya.

Rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Berdasarkan catatan hukum dalam perkara ini, terdapat dua putusan lembaga peradilan yang menjadi dasar sorotan Mahfud MD:

  • Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menerangkan tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

  • Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA): Pada 30 Oktober 2026, MA menerbitkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun
Dipecat Tidak Dengan Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding
Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
WALHI Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Indikasi Ekspansi Tambang Emas
Pabrik BYD di Subang Berkali-kali Digeruduk Ormas, HKI Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
Sufmi Dasco Ahmad Buka Suara Soal Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Hormati Hak Prerogatif Presiden
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:59 WIB

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Rabu, 18 November 2026 - 16:48 WIB

Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 16:44 WIB

Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan

Rabu, 18 November 2026 - 16:41 WIB

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Berita Terbaru