Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026). (Anggi Muliawati/detikcom)

Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026). (Anggi Muliawati/detikcom)

JAKARTA, INDONESIA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama perwakilan pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Kesepakatan bulat dari seluruh fraksi tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Setelah seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan, perwakilan fraksi serta jajaran kementerian langsung menandatangani naskah draf RUU untuk melanjutkan proses legislasi ke pembicaraan tingkat II.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco yang langsung disambut kata setuju oleh seluruh peserta rapat.

Pejabat DPR dan Perwakilan Pemerintah yang Hadir dalam Rapat

Pengambilan keputusan tingkat I ini dihadiri oleh jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan serta delegasi kementerian terkait untuk memastikan keselarasan draf regulasi sebelum disahkan menjadi undang-undang:

  • Pimpinan DPR dan Komisi III: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

  • Perwakilan Pemerintah: Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej, serta jajaran perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Baca Juga :  Pemindahan Aktivis Jekson Sihombing ke Nusakambangan: Potret Buram Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM

Laporan Akhir Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perampasan Aset

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menerima dan menyetujui laporan hasil kerja dari tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin). Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, memaparkan bahwa kedua tim tersebut telah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).

Tiga Fokus Penyempurnaan Naskah Undang-Undang

Menurut Soedeson Tandra, timus dan timsin telah melakukan penyisiran menyeluruh agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan hukum di kemudian hari, meliputi:

  1. Perbaikan Redaksional: Penyesuaian penggunaan frasa, diksi, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika sesuai kaidah perundang-undangan.

  2. Sinkronisasi Antar-Pasal: Penyelarasan substansi serta pengacuan pasal hingga bagian penjelasan agar tidak ditemukan pertentangan norma hukum.

  3. Penetapan Nomenklatur Resmi: Menyepakati judul resmi beleid menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun
Dipecat Tidak Dengan Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding
Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum
Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan
WALHI Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Indikasi Ekspansi Tambang Emas
Pabrik BYD di Subang Berkali-kali Digeruduk Ormas, HKI Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
Sufmi Dasco Ahmad Buka Suara Soal Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Hormati Hak Prerogatif Presiden
Berita ini 22 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:59 WIB

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Rabu, 18 November 2026 - 16:48 WIB

Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 16:44 WIB

Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan

Rabu, 18 November 2026 - 16:41 WIB

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Berita Terbaru