WALHI Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Indikasi Ekspansi Tambang Emas

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

JAKARTA, INDONESIA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Organisasi lingkungan tersebut menilai rencana relokasi satwa endemik yang sangat terancam punah itu berisiko memicu ancaman ekologis baru sekaligus mengindikasikan adanya keterkaitan dengan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Wacana translokasi badak Jawa sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, dalam agenda media briefing konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki. Alasan potensi bencana tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai WALHI tidak dapat dijadikan pembenaran tunggal tanpa bukti ilmiah mengenai ketidaklayakan habitat asal.

Sorotan WALHI Soal Kewenangan Hashim dan Risiko Ekologis Translokasi

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kapasitas serta dasar pertimbangan Hashim dalam melontarkan kebijakan strategis konservasi satwa langka. Menurut Umi, mandat utama Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional semestinya berfokus pada pencarian skema pendanaan berkelanjutan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut,” ujar Umi dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Pelajaran dari Kematian Badak Mustofa dan Benturan Ekosistem Alas Purwo

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa, tindakan translokasi hanya diperbolehkan apabila habitat asal mengalami kerusakan berat dan tidak lagi memungkinkan untuk dimitigasi.

Baca Juga :  Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun

WALHI memaparkan dua risiko krusial jika pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo dipaksakan:

  • Tingkat Kematian Tinggi: Umi mengingatkan insiden kematian badak Jawa bernama Mustofa hanya tiga hari setelah dipindahkan, meskipun relokasi kala itu masih berada di dalam satu kawasan yang sama di Ujung Kulon. Kehilangan satu individu saja merupakan kerugian fatal bagi populasi badak Jawa yang sangat terbatas.

  • Tekanan Ekologis Habitat Baru: Belum terdapat kajian komprehensif mengenai kemampuan adaptasi badak Jawa untuk hidup berdampingan dengan satwa penghuni asli Alas Purwo, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa, tanpa merusak daya dukung lingkungan setempat.

Dugaan Keterkaitan Pemindahan Badak Jawa dengan Tambang Emas Ujung Kulon

Di balik narasi penyelamatan bencana, WALHI menyoroti kejanggalan kebijakan tata ruang pertambangan di Provinsi Banten yang berpotensi mengancam zona penyangga Taman Nasional Ujung Kulon:

  1. Status Konsesi PT Cibaliung Sumberdaya (CSD): Anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) ini mengelola konsesi tambang emas seluas sekitar 5.302 hektare yang berbatasan langsung dengan TNUK sejak tahun 2010 dan berstatus Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Namun, laporan tahunan PT Antam mencatat izin operasional PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025, memunculkan tanda tanya besar mengenai arah pengembangan wilayah tambang ke depan.

  2. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Banten 2026: Pada Februari 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan keputusan penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang mencakup area daratan dan perairan. Penelusuran peta lampiran oleh WALHI mengindikasikan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yang menjadi pintu masuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” tegas Umi.

Baca Juga :  Icha Riyani: Dari Konten Iseng Jadi Karya yang Menginspirasi

Empat Tuntutan Mendesak WALHI kepada Pemerintah

Guna mencegah kerusakan ekosistem pesisir, sedimentasi laut, serta hilangnya habitat asli satwa dilindungi, WALHI mengajukan empat desakan utama kepada pemerintah:

  • Menghentikan seluruh wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan akuntabel.

  • Membuka informasi dasar penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten kepada publik, termasuk peta spasial yang memperlihatkan batas dan zonasi TNUK secara jelas.

  • Memastikan tidak ada kebijakan pertambangan di darat maupun perairan yang mengancam kelestarian kawasan konservasi.

  • Memprioritaskan penguatan mitigasi bencana, sistem pemantauan populasi, dan perlindungan habitat alami badak Jawa di Ujung Kulon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun
Dipecat Tidak Dengan Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding
Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum
Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
Pabrik BYD di Subang Berkali-kali Digeruduk Ormas, HKI Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
Sufmi Dasco Ahmad Buka Suara Soal Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Hormati Hak Prerogatif Presiden
Berita ini 18 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:59 WIB

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono Tegaskan TNI AU Harus Siap Tempur dan Siap Bantu Rakyat Kapan Pun

Rabu, 18 November 2026 - 16:52 WIB

Polresta Tangerang Gelar Operasi Zebra Maung 2026 di Jalan Raya Serang, Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Rabu, 18 November 2026 - 16:48 WIB

Mahfud MD Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Ijazah Gibran dan Pemberian Sanksi Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 16:44 WIB

Mensos Gus Ipul Jamin Pembangunan Sekolah Rakyat Dekat Hutan Kota UI Tak Akan Langgar Aturan

Rabu, 18 November 2026 - 16:41 WIB

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Berita Terbaru