Ketika Negara Absen di Ruang Kelas Kecil: Krisis Empati Pendidikan Dasar di Kota Tangerang
Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
Mediainvestigasi.net–Di tengah upaya pemerintah pusat memperkuat fondasi pendidikan nasional melalui Program Indonesia Pintar, kisah dari Kota Tangerang justru menampilkan kontras yang memprihatinkan. Ketika Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan adalah syarat mutlak menuju Indonesia Emas, sebagian birokrasi daerah tampak tidak bergerak seirama. Mereka berdiri di pinggir panggung, bahkan ketika masyarakat di wilayahnya sendiri tengah menorehkan prestasi tingkat nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ita Budiarti, seorang warga biasa dengan tekad luar biasa, selama lebih dari 15 tahun membangun PAUD Sekolah Islam Jayawinata di Kunciran Pinang. Tidak dengan modal besar, tidak dengan dukungan penuh negara, tetapi dengan keikhlasan, ketahanan, dan kesadaran bahwa pendidikan merupakan jalan keluar dari ketimpangan hidup. Di tangan Ita, PAUD Jayawinata tumbuh menjadi ruang belajar yang hidup, kreatif, dan bermakna bagi anak-anak di lingkungannya.
Puncaknya, lembaga ini terpilih sebagai salah satu dari hanya 40 PAUD se-Indonesia yang ditetapkan Kementerian Pendidikan sebagai PAUD Model Deep Learning—predikat yang menunjukkan kemampuan pedagogis tingkat tinggi, inovasi pembelajaran, serta kesiapan untuk menjadi percontohan nasional. Sebuah kehormatan yang bahkan tidak semua kota besar mampu raih.
Namun di balik prestasi tersebut, ironi menganga. Ketika Kemendikdas mengundang seluruh pemerintah daerah untuk mendampingi verifikasi PAUD terpilih, 39 daerah hadir melalui dinas pendidikan masing-masing. Hanya Kota Tangerang yang tidak hadir. Satu kota, satu absen, satu sinyal buruk, bahwa keberhasilan warganya sendiri tidak cukup untuk membuat pemerintah daerah bergerak.
Absensi itu bukan sekadar kesalahan administratif. Ia adalah bentuk ketidakhadiran negara pada momen ketika negara seharusnya paling hadir, mendukung dan mengakui capaian pendidikan dasar. Lebih ironis lagi, ketika media meminta klarifikasi kepada Wali Kota Tangerang, tidak ada pernyataan, tidak ada penjelasan, tidak ada sikap. Hening, sebuah respons yang jauh dari esensi kepemimpinan publik.
Padahal, dalam kajian-kajian pembangunan manusia, pendidikan anak usia dini adalah fondasi inti. UNESCO menegaskan bahwa investasi pada PAUD memberi dampak jangka panjang terhadap literasi, kecakapan numerasi, kemampuan berpikir kritis, dan perkembangan karakter sosial. OECD menyebutkan bahwa ketimpangan kualitas PAUD akan tercermin langsung pada ketimpangan kualitas SDM di tingkat pendidikan berikutnya. Dan Bank Dunia secara tegas menyatakan bahwa kualitas PAUD menentukan sebagian besar kesiapan anak memasuki sekolah dasar hingga 60 persen menurut laporan 2023 lalu.
Dengan fakta ilmiah sebesar itu, ketidakhadiran Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada undangan resmi kementerian menjadi lebih dari sekadar pelanggaran etika birokrasi. Ia menunjukkan kegagalan memahami arah kebijakan nasional, sekaligus kegagalan menangkap makna filosofis pendidikan, bahwa membangun manusia bukan dimulai pada kursi kuliah, tetapi sejak masa bermain dan masa bertanya pertama anak-anak.
Dalam filsafat pendidikan, negara memiliki kewajiban moral untuk menjamin keadilan akses dan kualitas PAUD. Ketika negara gagal hadir pada tahap paling awal, maka seluruh bangunan kebijakan pendidikan berikutnya menjadi rapuh. John Dewey pernah mengingatkan, bahwa masyarakat yang meremehkan pendidikan dasar sedang memelihara krisis masa depan.
Krisis inilah yang mengintip Kota Tangerang. Ketika pemerintah daerah tidak memberi dukungan kepada lembaga berprestasi nasional, bagaimana nasib ratusan PAUD lain yang tidak memiliki predikat apa-apa? Jika yang luar biasa saja diabaikan, bagaimana yang biasa-biasa?
Pada titik ini, publik berhak bertanya, Apakah pendidikan anak usia dini benar-benar menjadi prioritas pemerintah kota?
Apakah penyelenggaraan pendidikan dipandang sebagai tugas negara, atau sekadar daftar administratif? Dan yang lebih mendasar, apakah pemerintah kota menyadari bahwa masa depan warganya dimulai dari ruang kelas kecil bernama PAUD?
Sebuah kota boleh membangun gedung tinggi, jalan lebar, taman indah, dan jembatan megah. Tetapi jika negara absen di ruang kelas kecil tempat anak-anak belajar menyebut huruf pertama nama mereka, maka sesungguhnya negara telah gagal memahami makna pembangunan itu sendiri.
PAUD Jayawinata telah membuktikan bahwa prestasi nasional tidak harus lahir dari fasilitas mewah, cukup dari komitmen yang tulus dan kerja keras tanpa henti. Sayangnya, pada momentum penting, negara justru tidak hadir.
Dan itulah krisis sebenarnya,
bukan kekurangan dana, bukan minim regulasi, melainkan ketidakpedulian.
Kota Tangerang masih memiliki waktu untuk memperbaiki langkah. Tetapi langkah itu harus dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan dasar bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan proyek kemanusiaan. Dan proyek kemanusiaan hanya dapat berjalan jika negara hadir, bukan sekadar di atas kertas, tetapi di ruang kelas kecil tempat masa depan bangsa sedang belajar membaca dunia.
