Ketua LPKN Kembali Menyoroti Pekerjaan Jalan Hotmix Bobong Menuju Kramat Pulau Taliabu Diduga Dikerjakan Asal Jadi Oleh Oknum Kontraktor
Taliabu Maluku Utara, MediaInvestigasi.Net – Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur La Omy La Tua dengan tegas kembali menyoroti salah satu paket yang awalnya adalah peningkatan jalan hotmix di Kabupaten Pulau Taliabu Bobong menuju kramat Kecamatan Taliabu Barat yang bersumber dari dana APBN tahun 2023 dengan pagu kurang lebih Rp. Rp. 23.934 850.000.00, (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratu lima puluh ribu rupiah), itu malah terbalik menjadi jalan horkurap nampak dikerjakan asal-asalan oleh pihak PT. Kelapa Satangkal Makmur Sejahtera selaku pemenang tender.
Dimana Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur La Omy La Tua menjelaskan bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix di Kabupaten Pulau Taliabu itu adalah berstatus Rehabilitas Mayor Jalan (Penaganan Jalan Bobong menuju Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu yang di kerjakan oleh PT. Kelapa Satangkal Makmur Sejahtera berdasarkan nomor kontrak HK. 02.01.-Bb.32.6.5/2023/PKT-IDJ-01.
Yang mana pekerjaan jalan tersebut awalnya adalah paket jalan hotmix namun fakta di lapanfan terkesan dikerjakan asal jadi oleh oknum Kontraktor yang katanya oknum kontraktor berinesial (H.SM) tersebut namanya tersorot adalah salah satu kontraktor ternama di wilayah Provinsi Maluku Utara.
ironisnya lagi berdasarkan hasil investigasi menemukan fakta di lapangan pekerjaannya terlihat bukan Hotmix melainkan terlihat seperti apa bedanya jalan aspal biasa jenisnya seperti orang terkena serangan penyakit kurap dan parahnya lagi di sejumlah titik ruas jalan terdapat banyak lubang padahal pekerjaan tersebut baru di kerjakan beberapa bulan terakhir namun kondisinya sudah seperti itu, tegas. La Omy La Tua (Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur).
Apalagi diketahui bahwa peket pekerjaan Mayor Jalan, Penaganan Jalan Bobong menuju Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu di ketahui mengunakan anggaran APBN tahun 2023, dengan total anggaran senilai kurang lebih, Rp. 23.934 850.000.00, (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratu lima puluh ribu rupiah) yang di awasi langsung oleh Konsultan Pengawas dari PT. Dela Concieta dan waktu pelaksanaannya 131 hari kalender,” tutur, La Omy La Tua (Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur).
Parahnya lagi La Omy La Tua mengatakan bahwa pekerjaan tersebut di kerjakan asal jadi oleh oknum kontraktor yang nampak terlihat habya setipis kulit bawang harusnya pekerjaan Hotmix yang biasanya di anggarkan APBN ketebalan Aspal itu kurang lebih 5 cm namun yang ada di wilayah kasango hanya kurang lebih 2 cm di tambah lagi degan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
Selain itu juga nampak di beberapa titik ruas jalan tepatnya jalan di wilayah kilong menuju Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat banyak di temukan sudah berlubang melihat hal tersebut kasihan sekali habiskan anggaran begitu besar kurang lebih 24 Miliar tapi kualitas pekerjaannya sangat memprihatinkan.
Hampir seluruh pinggiran jalan hotmix itu akan mudah terkelupas bahkan bisa dicongkel pake tangan belum lagi kalau musim hujan nanti bisa-bisa seluruh badan jalan terbongkar habis kata. La Omy La Tua.
Melihat hal itu dirinya pun merasa kesal dan mempertanyakan terkait sistem pengawasan langsung dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu.
“Tidak salah kalau kondisi dan hasil kerjanya buruk sekali, karena sejauh ini pantauan kami selaku warga peran pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu di lapanfan itu kurang bahkan mungkin juga jarang datang untuk mengecek proses pekerjaan jalan hotmix ini. Mohon fungsikan pengawasan harus dijalankan supaya pekerjaan ini ada asas manfaatnya dan bisa bertahan lama, “ujarnya.
Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur La Omy La Tua tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk melakukan Investigasi serta pihak penegak hukim di wilayah Kresidenan Provinsi Maluku Utara agar tidak terkesan tidur melihat Pekerjaan Jalan Hotmix antara Bobong menuju Kramat Kabupaten Pulau Taliabu yang diduga kuat dikerjakan asal jadi oleh oknum kontraktor.
Apalagi itu berpotensi telah merugikan keuagan negara ratusan juta hinggah puluhan miliar yang melanggar ketentuan Pokok UU Nomor 20 tahun 2001 rentang tindak pidana korupsi serta Inpres nomor 5 tahun 2004 tetang percepatan penanganan korupsi dan percepatan pembangunan,” tutup. La Omy La Tua (Ketua Lembaga Pemerhati Keuagan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur).
(Tim Investigasi Wilayah Indonesia Timur **** dan Inbestigasi Provinsi Maluku Utara *** JMd).
