Dokumentasi Foto Saat Fithrat Irfan berada Di dapan Gedung KPK Sambil Memegang Foto Presiden Prabowo
Jakarta, MediaInvestigasi.Net – 9 Juni 2025 – Aktivis muda Muhammad Fithrat Irfan, mantan staf ahli Senator DPD RI Rafiq Al-Amri, mengungkap daftar 95 senator yang diduga kuat menerima suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya kepada media, Irfan menyatakan bahwa praktik suap tersebut telah mencederai demokrasi dan moralitas lembaga tinggi negara. Demi menjaga etika dan kode jurnalistik, Irfan hanya mengungkap inisial nama serta daerah pemilihan para senator yang terindikasi, di antaranya:
Daftar Inisial (95 Senator):
SHU, TGAH, AZC, PS, BBS, HJD, HIG, KHMM, AES, SW, HAH, DHE, MSI, IAF, HABJ, JM, AML, HES, EE, HSBN, ANF, DHAB, KIAH, USHZMS, BB, DR, HDS, IHRS, DHIA, DASR, PDHDF, ARC, AN, DHM, CAK, DHAK, DEWP, GKRH, KKA, AAH, HAS, DKHAA, MRF, MMF, IAL, AWK, HM, HE, DATN, HSA, DHED, HZB, MH, HGFHA, SRY, DASH, DYHS, HHB, DDMB, CH, ISBL, RAA, AMAS, AAWH, HAHS, DHTL, LAS, WORAAR, DHMAT, PDIHFM, HJUR, APPS, AIM, NA, AL, DRGT, HY, CSPS, PDHW, LT, LD, DFW, YSS, AF, SO, YR, EKY, WP, AK, NW, SS, PMYR, ARK.
Menurut Irfan, dari total tersebut, wilayah Papua menyumbang jumlah terbanyak dengan 18 orang, disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepulauan Riau dan Riau (7), NTT & NTB (5), Banten & Jawa Barat (5), Maluku (4), Jawa Tengah (5), Bengkulu (2), Jawa Timur (1), dan DKI Jakarta (1). Sisanya berasal dari Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung.
“Mereka ini bukan hanya mendapat uang, tapi juga jabatan. Mulai dari Ketua Komite hingga Badan Kehormatan. Padahal mereka dipilih untuk mewakili suara rakyat dari daerah,” tegas Irfan.
Irfan menyesalkan bahwa transaksi politik uang telah menjangkiti seluruh level senator, baik petahana maupun anggota baru. Ia menyebut bahwa setidaknya 95 dari 152 senator terlibat suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI, dan jumlah itu bahkan meningkat menjadi 96 senator dalam pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Skema Suap Politik
Irfan menjelaskan skema suap sebagai berikut:
Pemilihan Pimpinan DPD RI:
Suap sebesar USD 5.000 per suara.
Pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD:
Terdapat dua varian suap:
USD 8.000 per suara.
SGD 10.000 per suara.
Putaran Kedua Pemilihan Wakil Ketua MPR RI:
Harga suara meningkat signifikan hingga SGD 100.000 per suara, sebagai bentuk barter suara untuk kandidat yang lolos ke putaran selanjutnya.
Menurut Irfan, transaksi-transaksi tersebut bahkan terjadi di toilet sisi kiri dan kanan Gedung Nusantara V, tempat berlangsungnya paripurna DPD.
Ia juga menyinggung adanya pertarungan antara tokoh penting: anak menteri melawan mantan menteri kelautan, yang disebut ikut serta dalam transaksi besar-besaran tersebut.
“Ada juga aparat negara yang mestinya netral ikut cawe-cawe. Ini sudah bukan sekadar pelanggaran etik, tapi perusakan sistem,” kata Irfan.
Tagih Komitmen Presiden Prabowo
Muhammad Fithrat Irfan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menepati komitmen antikorupsi yang tertuang dalam Asta Cita No. 7, serta memperkuat dukungan terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada 2 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
“Kami menagih janji Presiden. Dukung kami, anak muda, dalam memberantas korupsi. Jangan pandang bulu!” tegas Irfan mengakhiri pernyataannya.
