KOTA BEKASI — Minggu, 22 November 2026
Keberadaan satu unit Toyota Fortuner bernomor polisi F 1780 YW yang sebelumnya disebut diamankan di halaman Polsek Jatisampurna, Polres Metro Bekasi Kota, kini menjadi tanda tanya. Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan perkara penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi.
Informasi yang dihimpun dari sumber yang mengetahui peristiwa tersebut menyebutkan, seseorang yang diduga diamankan bersama kendaraan itu disinyalir merupakan oknum anggota TNI aktif yang berdinas di wilayah Bekasi. Namun, identitas, status kedinasan, serta keterlibatannya masih memerlukan verifikasi resmi.
BARANG BUKTI BERPINDAH, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengapa kendaraan tersebut tidak lagi terlihat di lingkungan Polsek.
Publik berhak memperoleh penjelasan: apakah kendaraan telah dikembalikan melalui prosedur hukum, dipindahkan ke tempat penyimpanan barang bukti, atau terdapat keputusan lain yang mendasarinya?
Jika kendaraan tersebut memang berstatus barang sitaan atau barang bukti, maka setiap tindakan terhadapnya harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pengembalian benda sitaan dimungkinkan dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, dengan mekanisme dan batas waktu yang telah diatur.
Artinya, tidak terlihatnya kendaraan di halaman kantor polisi tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, status dan dasar pengeluarannya wajib dapat dijelaskan.
JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN SOLAR SUBSIDI
Apabila dalam penyelidikan terbukti terdapat penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur ancaman:
– Pidana penjara paling lama 6 tahun.
– Denda paling tinggi Rp60 miliar.
Ketentuan tersebut berlaku terhadap pihak yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena memiliki atau mengendarai kendaraan tertentu.
Apabila dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif terbukti, penanganannya juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta mekanisme pemeriksaan melalui Polisi Militer sesuai kewenangannya.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, pangkat, ataupun institusi.
REDAKSI: POLSEK DAN POM TNI HARUS MEMBERIKAN KEJELASAN
Awak media telah berupaya mendatangi Polsek Jatisampurna untuk meminta konfirmasi. Namun, Kapolsek dan Kanit Reskrim disebut tidak berada di tempat saat kunjungan dilakukan.
Upaya konfirmasi kepada Polisi Militer juga belum terlaksana karena bertepatan dengan hari libur.
Dalam waktu dekat, awak media akan kembali melakukan klarifikasi secara resmi kepada Polsek Jatisampurna, Polres Metro Bekasi Kota, serta Denpom terkait dugaan keterlibatan oknum TNI aktif tersebut.
Redaksi MediaInvestigasi.net juga akan mempertimbangkan dan menempuh pelaporan resmi kepada Denpom serta Divisi Propam Polri apabila hasil klarifikasi dan bukti awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kewenangan, prosedur, maupun kode etik.
Langkah tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan upaya mendorong pemeriksaan yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SUBSIDI NEGARA BUKAN LADANG PERMAINAN
Solar bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan energi negara yang diperuntukkan bagi kelompok konsumen tertentu. Pengawasannya menjadi kepentingan publik dan sejalan dengan perhatian pemerintah, termasuk Presiden, terhadap ketepatan sasaran subsidi serta pemberantasan penyalahgunaan energi bersubsidi.
Karena itu, apabila benar terdapat praktik mafia BBM yang melibatkan pihak-pihak tertentu, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan administratif semata. Penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti terlibat.
Demikian pula apabila ditemukan penyimpangan dalam penanganan barang bukti di tingkat kepolisian, pemeriksaan internal dan langkah hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS.
Redaksi menegaskan, institusi Polri dan TNI harus tetap dijaga kehormatannya. Namun, menjaga nama baik institusi bukan berarti menutup ruang pengawasan terhadap dugaan penyimpangan oknum di dalamnya.
Justru keterbukaan, ketegasan, dan tindakan korektif merupakan bentuk nyata menjaga marwah institusi negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polsek Jatisampurna maupun Polisi Militer mengenai status kendaraan Toyota Fortuner F 1780 YW dan informasi dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif.
**Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Tim/red







