Wilson Lalengke Kecam Keras Tanggapan Kepala BGN terhadap Keracunan Makanan Massal: “Manusia Bukan Ternak”
Blitar – Mediainvestigasi.net–Tokoh masyarakat dan aktivis kemanusiaan, Wilson Lalengke, mengkritik tajam penanganan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap insiden keracunan makanan massal terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kontroversi ini muncul setelah Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, terkesan meremehkan keracunan 4.711 penerima manfaat.
Meskipun Dadan Hindayana tidak secara langsung menyebut angka 4.711 sebagai hal wajar, namun cara dia membingkai data tersebut dengan mengatakan bahwa “hanya 4.711 porsi” makanan beracun dibandingkan 1 milyar porsi makanan yang sudah didistribusikan, menimbulkan kesan bahwa jumlah korban 4.711 dianggap proporsional alias “masih wajar”. Pernyataan itu jelas tidak menunjukkan kepekaan nurani terhadap 4.711 manusia yang jadi korban 4.711 porsi makanan beracun.
Kecaman keras itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini melalui pernyataan pers-nya kepada jaringan media se-Indonesia ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dimaksud. Menurutnya, satu warga negara saja yang jatuh sakit karena keracunan makanan sudah terlalu banyak.
“Ketika jumlahnya mencapai ribuan, itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan bencana luar biasa, darurat, dan sangat fatal. Semestinya Kepala BGN mengundurkan diri karena kasus tersebut, bukan sibuk berkomentar ngawur untuk membela diri semacam itu,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu, 27 September 2025.
Pria yang dikenal vokal Dan selalu lantang bersuara tentang isu-isu kesejahteraan publik ini menolak kerangka statistik yang digunakan oleh Dadan Hindayana. Ia berpendapat bahwa jumlah korban seharusnya dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat, bukan total makanan yang disajikan.
Masalahnya, lanjut Wilson Lalengke, Kepala BGN itu bergelar professor doktor. Kalau hanya sekelas Gibran, dirinya tidak perlu mengkritisi karena level berpikir Wakil Presiden Prabowo Subianto itu masih jauh di bawah rata-rata.
“Lah, Dadan Hindayana ini seorang professor doktor, mengapa logika berpikirnya bisa seburuk itu? Menurut saya aneh sekali,” ujarnya mempertanyakan kualitas cara berpikir Kepala BGN yang terkesan menyederhanakan persoalan.
Komentar Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas keamanan dan pengawasan program MBG. Belakangan ini BGN menghadapi bertubi-tubi kritikan publik karena kasus keracunan ribuan siswa yang diduga kuat disebabkan makanan instan dan olahan yang disiapkan SPPG.
*Perbandingan yang Tidak Manusiawi*
Wilson Lalengke mengecam apa yang ia gambarkan sebagai “pola pikir yang meresahkan sekaligus menyesatkan” sebab Kepala BGN menggunakan pendekatan yang memperlakukan manusia hanya sebagai angka statistik. Sangat tidak bermoral ketika manusia dihititung dan dibandingkan seperti layaknya ternak atau barang.
“Jika satu juta ayam mati karena pakan yang terkontaminasi, itu disebut gagal panen. Tetapi ketika satu orang menderita keracunan karena makanan yang Anda berikan, itu adalah krisis kemanusiaan dan berpotensi sebagai pidana pembunuhan berencana,” sebut lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University (Netherlands) dan Linkoping University (Sweden) itu.
Analogi Wilson Lalengke ini menekankan kritiknya yang lebih luas terhadap kegagalan BGN untuk memprioritaskan martabat dan keselamatan manusia dalam menjalankan program MBG Presiden Prabowo Subianto. Insiden ini telah memicu seruan publik untuk transparansi dan reformasi yang lebih mendasar di tubuh BGN.
Bersama para pemimpin masyarakat sipil lainnya, wartawan senior Indonesia itu mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali program MBG dan memastikan standar keamanan pangan ditegakkan secara ketat. Di tengah perjuangan bangsa menghadapi dampak negatif MBG, pernyataan Wilson Lalengke menjadi pengingat yang kuat: program makan bergizi dalam rangka peningkatan SDM generasi mendatang harus diukur bukan hanya berdasarkan skala, tetapi lebih penting dari itu adalah berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan individu dan martabat seorang manusia. (TIM/Red)
