SPMB 2025 Tangsel Rampung, Tapi Kepsek SMPN Malah “Hilang” dari Sekolah — Ada Apa?!
Tangsel, Mediainvestigasi.Net – (4 Agustus 2025) Proses Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan telah resmi berakhir. Namun, di balik selesainya proses administratif itu, muncul berbagai kejanggalan dan keresahan dari masyarakat. Salah satunya: ketidakhadiran para kepala sekolah di tengah proses krusial ini.
Selama satu bulan penuh, para orang tua dipusingkan oleh sistem penerimaan yang katanya mengusung asas keadilan dan transparansi. Empat jalur penerimaan — domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi — masih seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini terkesan semakin dramatis dan menyimpan potensi permainan belakang layar.
SPMB 2025 mengacu pada Peraturan Kemendikdasmen No. 3 Tahun 2025 yang konon dirancang untuk meningkatkan keadilan akses pendidikan. Tapi apa yang terjadi di lapangan justru mempertontonkan kekacauan komunikasi, lemahnya sosialisasi, dan minimnya kehadiran pemangku kebijakan di tingkat sekolah.
> “Animo warga untuk masuk SMP negeri sangat besar karena sekolah gratis. Tapi kenyataannya malah bikin bingung. Banyak orang tua yang gak paham jalur mana yang harus dipilih, bahkan gak tahu bahwa pendaftaran harus lewat online,” kata Andi Nawawi, tokoh masyarakat setempat.
Minim Sosialisasi, Maksimal Kebingungan
Tidak sedikit warga yang mengeluh karena pihak sekolah dianggap tidak memberikan informasi yang memadai, terutama soal alur pendaftaran dan pilihan jalur apabila gagal di jalur domisili.
Ironisnya, saat ditanya soal penyuluhan dan pendampingan warga sekitar, beberapa sekolah justru menghindar dengan dalih “urusan panitia”. Sementara panitia sekolah sendiri tampak bekerja setengah hati dan tak semua mampu menjawab keluhan orang tua murid dengan baik.
> “Kalau begini caranya, ini ruang terbuka untuk praktik-praktik titipan dan korupsi terselubung. Semua serba tertutup dan seolah-olah sistematis,” kritik Andi Nawawi tajam.
Titipan Pejabat, Kepsek Menghilang
Rumor berkembang bahwa “titipan” pejabat lokal masuk sekolah negeri makin menjadi-jadi, bahkan disebut “berjalan mulus tanpa hambatan”. Ketika awak media mencoba konfirmasi kepada para kepala sekolah, hasilnya mengejutkan: mayoritas tidak berada di tempat.
Terutama di SMPN 23 Tangsel, kepala sekolah berinisial (N) tidak pernah tampak batang hidungnya. Bahkan saat upacara bendera hari Senin pagi — momentum simbolik dan sakral dalam dunia pendidikan — kepala sekolah pun absen.
> “Kami gak tahu, semua urusan kepala sekolah,” ucap beberapa guru saat ditanya soal titipan murid dan teknis penerimaan.
Pertanyaannya: kemana para kepala sekolah ini saat tanggung jawab moral dan administratif sedang di puncaknya? Apakah ini cerminan dari budaya pendidikan yang layak ditiru?
Tantangan untuk Kepala Dinas
Redaksi ini juga menyoroti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, yang patut memberikan penjelasan ke publik. Jika kepala sekolah di bawah kewenangannya tidak hadir, tidak transparan, dan tidak komunikatif, maka ada yang salah secara sistemik.
Apakah ini bentuk pembiaran? Atau justru bagian dari praktik “terorganisir rapi” dalam lingkaran pendidikan negeri?
Redaksi akan terus menyelidiki praktik di lapangan dan menunggu respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel.
Bersambung…
(Redaksi/Alfi/Dion)
