Jakarta, Mediainvestigasi.net – Setelah pernyataannya viral di media sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akhirnya memberikan klarifikasi lengkap mengenai aturan pengumpulan donasi untuk korban bencana.
Ia menegaskan bahwa open donasi di masa darurat bencana tetap diperbolehkan, bahkan sangat dibutuhkan, selama penyaluran bantuan dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurut Gus Ipul, aturan izin penggalangan dana memang diatur oleh negara. Namun dalam konteks bencana, “kedaruratan selalu memunculkan pengecualian.”
“Saat bencana, bantuan bisa dikumpulkan dulu, dibagikan dulu kepada warga yang sangat membutuhkan. Itu diperbolehkan,” ujar Gus Ipul, Kamis (11/12).
Ia menekankan bahwa regulasi bukan untuk menghambat solidaritas masyarakat, melainkan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik kepada lembaga atau gerakan penggalangan dana.
Perizinan Donasi: Kapan Perlu, Kapan Bisa Menyusul?
Dalam situasi normal, penggalangan dana publik wajib diajukan izinnya sebelum berjalan. Namun dalam kondisi krisis, fokus pertama adalah bantuan cepat.
Setelah situasi lebih terkendali, barulah penggalang dana:
- mengurus izin ke Dinas Sosial (untuk lingkup kota/kabupaten), atau
- mengurus izin ke Kementerian Sosial (untuk lingkup nasional, dengan rekomendasi Dinsos).
Gus Ipul menyebut, aturan ini disusun bukan untuk mempersulit, tetapi memastikan bahwa gerakan filantropi dapat dipertanggungjawabkan.
Penggalangan Dana Wajib Diaudit
Mensos juga mengingatkan bahwa setiap aksi pengumpulan dana—baik dari artis, influencer, komunitas, lembaga, hingga perusahaan—tetap wajib diaudit:
- < Rp500 juta: cukup audit internal
- > Rp500 juta: wajib audit akuntan publik dan lapor ke Kemensos
Tujuannya jelas: memperkuat kredibilitas lembaga dan memastikan dana publik tidak disalahgunakan.
“Masyarakat berhak tahu ke mana donasi mereka pergi. Dengan audit, semua jadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Gus Ipul.
Mengapa Isu Ini Sempat Ramai?
Beberapa hari terakhir, linimasa media sosial sempat ramai membahas pernyataan Mensos soal izin donasi.
Kontroversi itu muncul di tengah maraknya aksi solidaritas untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Banyak pihak—mulai dari komunitas lokal hingga influencer besar—membuka open donation secara mandiri, bahkan ada yang mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah.
Situasi ini memicu diskusi publik mengenai batasan legalitas penggalangan dana.
Klarifikasi terbaru Gus Ipul meredakan kekhawatiran itu: solidaritas tetap boleh berjalan, tetapi pertanggungjawaban harus tetap dijaga.
Mengapa Penting untuk Warga dan Relawan?
Penjelasan Mensos ini menjadi pedoman penting, terutama bagi:
- Relawan lokal dan posko swadaya
- Komunitas mahasiswa
- Penggerak kemanusiaan
- Influencer dan figur publik
- Perusahaan yang menggalang bantuan
Terlebih di daerah rawan bencana—seperti Sumatera Barat, yang berulang kali dihantam banjir dan longsor—kejelasan hukum seperti ini mencegah:
- penyelewengan donasi,
- konflik antarrelawan,
- kesalahpahaman publik,
- hingga potensi kriminalisasi karena ketidaktahuan aturan.
Solidaritas Tidak Boleh Terhambat, Transparansi Tetap Nomor Satu
Klarifikasi ini meneguhkan satu hal: ketika bencana datang, bantuan cepat adalah prioritas.
Namun setelahnya, harus ada pertanggungjawaban agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sederhananya:
- ➡ Bantu sekarang,
- ➡ laporkan dan izinkan kemudian,
- ➡ audit untuk memastikan semuanya bersih dan transparan.
Sikap ini menjembatani antara semangat gotong royong dan akuntabilitas publik—dua hal yang sama-sama penting dalam penanganan bencana di Indonesia.(***)Red
