Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) tak hanya merusak rumah dan akses jalan.
Di balik hiruk-pikuk penanganan darurat, ada satu isu sensitif namun sangat penting yang kini disuarakan tegas oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat: menjaga keselamatan, privasi, dan ruang aman bagi perempuan dan anak di posko pengungsian.
Isu ini muncul bukan tanpa alasan. Pengalaman bencana di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kelompok rentan—terutama perempuan dan anak—sering menghadapi risiko kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi ketika tinggal di tempat pengungsian.
“Posko aman itu wajib, bukan pilihan.” — Ketua PMI Pasbar
Ketua PMI Pasaman Barat H. Risnawanto, SE menegaskan bahwa perlindungan kelompok rentan adalah prioritas kemanusiaan yang tidak boleh dinegosiasi.
“Posko pengungsian bukan hanya tempat berlindung dari bencana. Di sana harus ada rasa aman, terutama bagi perempuan dan anak. Posko aman itu wajib, bukan pilihan,” tegas Risnawanto saat ditemui di Markas PMI Pasbar.
Ia menyebutkan, dalam suasana penuh tekanan, potensi kerawanan sosial biasanya meningkat—mulai dari kehilangan privasi, gangguan kenyamanan, hingga risiko kekerasan fisik atau verbal.
Karena itu, PMI menilai perlu adanya pengawasan intensif, edukasi langsung, dan sistem penanganan yang jelas di setiap posko yang masih aktif.
Rida Warsa: “Kita sudah turunkan tim sosialisasi ke posko-posko”
Kepala Markas PMI Pasaman Barat sekaligus Koordinator Lapangan TDB Banjir dan Longsor, Ir. Rida Warsa, menyampaikan bahwa PMI sudah menurunkan tim khusus untuk melakukan edukasi dan monitoring di area pengungsian.
“Relawan PMI kini bergerak dari posko ke posko untuk memberikan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. Kita ajarkan tanda-tanda kekerasan, cara melapor dengan aman, dan bagaimana warga bisa saling menjaga,” jelas Rida Warsa.
Menurutnya, situasi pengungsian yang padat, minim pencahayaan, serta kelelahan relawan dapat menciptakan celah kerentanan yang harus ditutup dengan sistem dan kesadaran kolektif.
Kasus Kekerasan di Posko Bencana Nasional Jadi Alarm Serius
Data nasional menunjukkan, dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak di lokasi bencana terus muncul dan berulang.
Beberapa pola yang sering ditemukan di posko:
- pelecehan di area gelap atau toilet,
- intimidasi terhadap perempuan muda,
- anak hilang dari pengawasan,
- privasi minim di ruang tidur,
- meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat stres bencana.
Situasi ini, menurut PMI, harus diantisipasi sedini mungkin.
“Kalau bicara bencana, yang sering terlupakan adalah keamanan sosial di posko. Padahal ini sama pentingnya dengan kebutuhan logistik,” tambah Rida Warsa.
Ini Imbauan Resmi PMI Pasaman Barat untuk Ciptakan Posko Ramah Perempuan dan Anak
Gerak tim gabungan membantu warga terdampak bencana di Pasaman Barat, Sumbar. (Foto: DOK Pos SAR Pasaman Barat)
Untuk mencegah kasus-kasus tersebut, PMI Pasbar mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh posko dan warga terdampak.
- 1. Pisahkan area tidur laki-laki dan perempuan
Agar privasi terjaga dan meminimalkan risiko pelecehan.
- 2. Pastikan toilet dan ruang mandi terang & aman
Lampu, ventilasi, dan pintu harus bisa dikunci dari dalam.
- 3. Bentuk regu jaga malam berbasis masyarakat
Tak hanya relawan, tetapi juga tokoh pemuda dan masyarakat.
- 4. Batasi akses orang luar
Tamu tidak berkepentingan dilarang keluar masuk posko tanpa izin.
- 5. Sediakan ruang khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak
Kenyamanan dan ketenangan mereka sangat memengaruhi kesehatan fisik dan mental.
- 6. Warga diminta aktif melapor
PMI menegaskan bahwa semua laporan bersifat rahasia dan akan ditangani profesional.
Risnawanto: “Bencana ini tidak boleh menjadi ruang eksploitasi”
Dalam kesempatan yang sama, H. Risnawanto juga menyinggung soal maraknya dokumentasi bencana yang tidak etis hingga mengganggu kenyamanan penyintas—termasuk perempuan dan anak.
“Banyak orang datang ke posko membawa kamera. Tidak semua berpikiran buruk, tapi ada yang mendokumentasikan tanpa izin. Ini bisa membuat perempuan dan anak merasa diawasi atau terekspos. Bencana ini bukan panggung konten, bukan ruang eksploitasi,” tegasnya.
PMI meminta agar dokumentasi dilakukan dengan izin, etis, dan tidak mengganggu privasi penyintas.
Langkah Lanjut PMI Pasbar: Edukasi Berkelanjutan hingga Posko Ditutup
PMI Pasaman Barat memastikan bahwa edukasi perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada sosialisasi awal saja.
Rida Warsa menegaskan:
“Selama posko pengungsian masih aktif, tim PMI akan terus hadir. Kita tidak hanya fokus pada bantuan kebutuhan dasar, tapi juga pada rasa aman mereka.”
Program edukasi dan monitoring ini akan melibatkan:
- Relawan PMI
- Tokoh masyarakat
- Wali nagari
- Organisasi perempuan
- Unsur pemerintahan terkait
Aksi Kemanusiaan di Aia Gadang: Ketika Edukasi Menjadi Harapan Baru
Pada Kamis, 11 Desember 2025, PMI Pasaman Barat kembali menyusuri jalur basah dan jalan berlumpur menuju Jorong Labuah Luruih dan Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman.
Kegiatan ini dipimpin oleh relawan PMI, P. Syiti Sariah, Str.Kes, yang datang menggunakan Mobil Ranger BA 8255 RM untuk membawa materi edukasi CGI (Child & Gender Inclusion), Safeguarding, dan PSEA (Prevention of Sexual Exploitation & Abuse).
“Kami ingin warga tahu bahwa mereka berhak atas rasa aman.” — P. Syiti Sariah
Dengan suara hangat dan pendekatan humanis, Syiti Sariah menyampaikan materi kepada warga—total 36 orang, terdiri dari 10 laki-laki dan 26 perempuan.
Sosialisasi ini dilakukan langsung di tempat berkumpul masyarakat. Syiti membagikan pamflet, memberikan contoh situasi berisiko, hingga menjelaskan langkah aman jika mereka atau anak-anak merasa terganggu, diintimidasi, atau mengalami kekerasan.
“Kami ingin warga tahu bahwa mereka berhak atas rasa aman. Tidak ada yang boleh memanfaatkan situasi bencana untuk mengambil keuntungan dari mereka,” tuturnya.
Warga menyimak dengan serius. Ada yang mengangguk pelan, ada pula ibu-ibu yang mengusap air mata ketika mendengar penjelasan soal perlindungan anak.
Di tengah ketidakpastian hidup akibat bencana, edukasi semacam ini menghadirkan rasa tenang bahwa mereka tidak sendirian.
Kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti, dan kini masyarakat Aia Gadang memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang perlindungan diri dan keluarga di situasi bencana.
Keamanan adalah Hak, Bukan Bonus
PMI Pasaman Barat mengajak semua pihak—relawan, warga, pemuda, dan aparat nagari—untuk menjadikan posko pengungsian sebagai tempat yang tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan sosial dan emosional.
“Perempuan dan anak adalah yang paling rentan dalam bencana. Tugas kita memastikan mereka paling aman. Itu inti kemanusiaan.”
— H. Risnawanto, SE
Ketua PMI Pasaman Barat.
(***)Rully Firmansyah
