Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Dugaan Kewarganegaraan Ganda Pengusaha

- Penulis

Senin, 19 Januari 2026 - 16:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Benny Pardede saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum. (Dok. Istimewa)

Benny Pardede saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum. (Dok. Istimewa)

MEDIAINVESTIGASI.NET – Dugaan pelanggaran hukum terkait kewarganegaraan ganda kembali mencuat ke ruang publik. Seorang pengusaha batubara bernama Miauw Khin, yang juga diketahui menggunakan nama Michael Darmawan, dilaporkan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia karena diduga berstatus Warga Negara Amerika Serikat, namun masih menggunakan identitas Warga Negara Indonesia untuk kepentingan usaha di dalam negeri.

Laporan tersebut disampaikan oleh Charles Marpaung selaku pihak pelapor melalui kuasa hukumnya, Benny Pardede, SH, yang dikonfirmasi langsung awak media di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6–7, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Januari 2026.

Benny Pardede menjelaskan, kliennya bersama terlapor mendirikan perusahaan bernama PT Kahayan Prima Energy sejak tahun 2024. Perusahaan tersebut berstatus perusahaan nasional, berkedudukan di Jakarta Utara, dan menjalankan kegiatan perdagangan batubara di Kalimantan Selatan.

Dalam perjalanannya, kliennya baru mengetahui bahwa Miauw Khin/Michael Darmawan diduga merupakan warga negara Amerika Serikat yang masih memegang paspor Amerika yang aktif, namun tetap menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Republik Indonesia saat pendirian perusahaan.

“Jika benar demikian, maka pendirian perusahaan nasional oleh warga negara asing jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Seharusnya menggunakan skema Penanaman Modal Asing (PMA),” kata Benny.

Ia menegaskan, dugaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama dalam aspek perpajakan, mengingat perbedaan kewajiban pajak antara perusahaan nasional dan perusahaan asing.

Atas dasar itu, pihaknya telah mengajukan tiga kali laporan tertulis kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, dengan tembusan ke Komisi III DPR RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga Kedutaan Besar Amerika Serikat, agar negara mengetahui adanya dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan warga negaranya.

Baca Juga :  Distribusi LPG 3 Kg Disorot, Warga Lemba Soppeng Mengaku Harus Tebus Gas hingga Rp40 Ribu

Untuk menjaga prinsip keberimbangan, awak media juga melakukan upaya konfirmasi kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Dulyono, melalui pesan singkat.

Dalam jawaban pertamanya, Dirjen AHU menyampaikan, “Mohon maaf mas untuk pemberian keterangan ke media, saya punya atasan jadi saya harus meminta izin sama atasan saya, dan selama ini untuk memberikan keterangan ke awak media ada di level pimpinan. Kami rasa surat kami sudah sangat jelas mas. Maaf sebelumnya.”

Selanjutnya, melalui pesan lanjutan, Dirjen AHU kembali menyampaikan, “Pak Benny pernah bersurat ke AHU dan sudah dijawab suratnya. Mas bisa minta info terkait isi surat kami ke Pak Benny. Demikian mas. Ngapunten sebelumnya.”

Menanggapi hal tersebut, Benny Pardede menjelaskan bahwa surat balasan dari Ditjen AHU bukanlah jawaban atas substansi laporan, melainkan hanya berupa arahan administratif agar perihal surat diubah.

“Awalnya kami mengajukan surat dengan perihal permohonan pencabutan. Kemudian diarahkan agar perihalnya diubah menjadi pengaduan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pokok perkara,” jelas Benny.

Ia menambahkan, meskipun pihaknya telah mengikuti arahan tersebut dengan menyampaikan surat pengaduan, hingga kini belum ada kejelasan resmi mengenai status kewarganegaraan terlapor maupun tindak lanjut dari pemerintah.

Benny menegaskan bahwa persoalan ini memiliki dasar hukum kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila memiliki paspor negara asing yang masih berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, Ditjen AHU Kementerian Hukum RI belum memberikan keterangan resmi tambahan, selain pernyataan singkat yang disampaikan melalui pesan tertulis kepada awak media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MOBIL FORTUNER DIDUGA BARANG BUKTI MAFIA BBM RAIB DARI POLSEK JATISAMPURNA, OKNUM TNI AKTIF IKUT DISOROT — REDAKSI SIAP TEMPUH JALUR DENPOM DAN PROPAM
HAK WARGA JANGAN DIABAIKAN! PEMKAB BOGOR DIDESAK TURUN TANGAN, STATUS SAHAM PT TOR JAGORAWI DIPERTANYAKAN
Oknum Mengaku Anggota Brimob Datangi Kediaman Masyarakat Adat di Suoh Lampung Barat, Masyarakat Adat Mendesak Polda Jawa Barat Segera Tindak Tegas
Gerak cepat Polsek Belitang 3 Polres OKU Timur terkait kasus Curas membuahkan hasil
Diduga Pelaku pembacokan mengakibatkan Seseorang Meninggal ditangkap polisi
SETORAN Rp25 JUTA DAN LEGALITAS DC DIPERTANYAKAN, PT BOOMBAS DIMINTA TRANSPARAN
Aziz Yanuar Desak Bersih-Bersih Polri, Penangkapan Sigit Harus Jadi Momentum Ungkap Tragedi KM 50
Istana Sebut Potensi Makar Terhadap Kasus Penyadapan Presiden oleh Jenderal Listyo Sigit
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 23:14 WIB

MOBIL FORTUNER DIDUGA BARANG BUKTI MAFIA BBM RAIB DARI POLSEK JATISAMPURNA, OKNUM TNI AKTIF IKUT DISOROT — REDAKSI SIAP TEMPUH JALUR DENPOM DAN PROPAM

Senin, 16 November 2026 - 06:43 WIB

HAK WARGA JANGAN DIABAIKAN! PEMKAB BOGOR DIDESAK TURUN TANGAN, STATUS SAHAM PT TOR JAGORAWI DIPERTANYAKAN

Rabu, 11 November 2026 - 19:33 WIB

Oknum Mengaku Anggota Brimob Datangi Kediaman Masyarakat Adat di Suoh Lampung Barat, Masyarakat Adat Mendesak Polda Jawa Barat Segera Tindak Tegas

Rabu, 11 November 2026 - 09:17 WIB

Gerak cepat Polsek Belitang 3 Polres OKU Timur terkait kasus Curas membuahkan hasil

Minggu, 8 November 2026 - 21:09 WIB

Diduga Pelaku pembacokan mengakibatkan Seseorang Meninggal ditangkap polisi

Berita Terbaru

Berita

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:14 WIB