BOGOR —
Pemerintah Kabupaten Bogor didesak segera mengambil langkah konkret menyikapi persoalan dugaan pembatasan akses menuju rumah warga di kawasan Karanggan, Kabupaten Bogor.
Persoalan ini bukan semata menyangkut hubungan antara warga dan perusahaan, melainkan menyentuh aspek fundamental berupa perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum, serta hak warga untuk memperoleh akses menuju tempat tinggalnya.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada redaksi, warga yang bersangkutan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01932. Namun, akses menuju rumah tersebut disebut-sebut mengalami pembatasan oleh pihak PT Taman Olahraga Jagorawi (PT TOR Jagorawi).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pembatasan akses dan sejauh mana hak pemilik tanah mendapatkan perlindungan.
**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOGOR MENETAPKAN LIMA AHLI WARIS**
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Bgr tertanggal 8 Agustus 2022, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai ahli waris sah almarhum Made Indra Nirwan Zakir bin Zakir, yaitu:
1. Novriyanti Made binti Mahyudin (istri).
2. Fedrayenti (istri).
3. Dera Hartika Corvallina Zakir binti Made Indra Nirwan Zakir (anak perempuan kandung).
4. Adhi Putera Firmanda bin Made Indra Nirwan Zakir (anak laki-laki kandung).
5. Hamida (ibu kandung).
Penetapan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan almarhum, termasuk apabila saham PT TOR Jagorawi terbukti merupakan bagian dari harta warisan.
Dengan demikian, hak para ahli waris atas harta peninggalan perlu dihormati dan ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi perseroan sesuai ketentuan hukum.
**DASAR HUKUM KEWARISAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa ahli waris karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris setelah pewaris meninggal dunia.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme pemindahan hak atas saham, termasuk karena pewarisan.
Apabila saham PT TOR Jagorawi benar merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum, hak para ahli waris harus memperoleh kejelasan, baik dari sisi kepemilikan maupun pencatatan dalam administrasi perseroan.
**SIAPA SAJA PEMEGANG SAHAM PT TOR JAGORAWI?**
Pertanyaan penting yang kini membutuhkan jawaban adalah siapa saja pemegang saham PT Taman Olahraga Jagorawi saat ini?
Berapa jumlah saham yang dimiliki almarhum Made Indra Nirwan Zakir sebelum meninggal dunia? Bagaimana status pencatatan saham tersebut setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bogor?
Apakah sudah terdapat perubahan daftar pemegang saham, akta pengalihan saham, maupun keputusan perseroan terkait hak para ahli waris?
Informasi tersebut perlu diperoleh melalui pemeriksaan daftar pemegang saham, dokumen perseroan, akta notaris, serta data administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum.
Keterbukaan informasi ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status kepemilikan saham maupun hak para ahli waris.
**PEMKAB BOGOR HARUS HADIR MEMBERIKAN KEPASTIAN**
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan secara objektif, khususnya mengenai status tanah, legalitas akses jalan, serta dasar tindakan pembatasan akses menuju rumah tersebut.
Apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum maupun dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
**HAK WARGA BUKAN SEKADAR PERSOALAN ADMINISTRASI**
Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
Kepemilikan tanah, hak tinggal, dan akses terhadap tempat tinggal merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pemerintah tidak seharusnya membiarkan persoalan semacam ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Dibutuhkan langkah nyata, pemeriksaan dokumen, serta penjelasan terbuka dari seluruh pihak terkait.
Redaksi meminta klarifikasi resmi dari PT TOR Jagorawi, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan instansi berwenang mengenai status kepemilikan saham serta dugaan pembatasan akses rumah warga.
Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Jangan sampai hak warga terabaikan di tengah persoalan kepentingan perusahaan dan sengketa kewarisan.
AM | 2026







