Negara Pasang Plang, 1.098 Hektar Hutan di Belitung Timur Kembali Dikuasai: Satgas PKH Turun Lapangan
Belitung Timur – Mediainvestigasi.net, 30/07/25 –
Dalam upaya nyata menegakkan supremasi hukum dan menyelamatkan kawasan hutan yang telah bertahun-tahun dikuasai secara ilegal, Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak cepat di Kabupaten Belitung Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama dua hari, 28–29 Juli 2025, tim yang terdiri dari unsur lintas lembaga ini memasang plang penertiban di tiga kecamatan, menandai langkah tegas negara dalam menguasai kembali ±1.098,89 hektar kawasan hutan yang selama ini digunakan di luar ketentuan hukum.
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, bagian dari agenda nasional untuk menertibkan total ±40.842,00 hektar lahan di seluruh Indonesia yang dinyatakan telah dimanfaatkan secara tidak sah.
Tiga Kecamatan Jadi Titik Fokus
Pada 28 Juli, dua lokasi menjadi sasaran awal. Sebanyak 238,20 hektar di Kecamatan Gantung dan 803,20 hektar di Kecamatan Kelapa Kampit resmi dipasangi plang penertiban. Esoknya, giliran 57,49 hektar di Kecamatan Simpang Renggiang yang ditandai sebagai kawasan hutan negara. Ketiga lokasi tersebut selama ini diduga kuat telah mengalami pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin yang sah.
Plang yang dipasang bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan tegas bahwa lahan tersebut berada di bawah kekuasaan negara, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa dasar hukum.
Kejaksaan dan Satgas PKH Pimpin Langsung di Lapangan
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh unsur Kejaksaan Negeri Belitung Timur, bersama tim dari TNI, BPKP, BPKH, BIG, BPHL, dan BPN. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Hamka Juniawan, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Intelijen, Bayu Utomo, S.H., M.H., turun langsung ke lapangan, memastikan tidak ada intervensi maupun potensi konflik selama proses berlangsung.
“Kami melakukan pengamanan dan pengawasan secara menyeluruh. Fokus kami mencegah adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), serta memastikan seluruh proses berlangsung transparan tanpa penyalahgunaan kewenangan,” tegas Bayu Utomo kepada wartawan di lokasi.
Mereka juga didampingi oleh unsur pemerintah desa, Babinsa, serta perwakilan perusahaan yang berada di sekitar kawasan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil adalah kolaboratif, tetapi tetap tegas.
Simbol Tegas Negara Hadir
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam.
“Ini bukan sekadar aksi administratif. Ini adalah bentuk konkret dari penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan. Negara hadir untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan menjamin hak generasi mendatang atas sumber daya alam,” ungkapnya.
Pertanyaan Lanjutan: Siapa yang Diuntungkan Selama Ini?
Meskipun kegiatan ini berjalan tertib, pertanyaan kritis tetap mengemuka: selama puluhan tahun penguasaan ilegal ini terjadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan bagaimana pengawasan bisa kecolongan selama ini?
Kejaksaan dan lembaga terkait belum mengumumkan apakah langkah ini akan diikuti dengan proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah memanfaatkan lahan tersebut tanpa dasar hukum. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa data-data kepemilikan dan pemanfaatan kawasan telah dikumpulkan dan sedang dianalisis lebih lanjut untuk potensi penindakan hukum.
Komitmen Berkelanjutan
Kejaksaan Negeri Belitung Timur menegaskan bahwa penertiban ini bukan yang terakhir. Operasi lanjutan direncanakan untuk terus menyisir kawasan hutan lainnya yang selama ini dikuasai tanpa izin. Hal ini demi menjamin keadilan ekologis serta memastikan keberlanjutan kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan.
Mediainvestigasi.net/red/ Iws_***
