JAKARTA, INDONESIA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons tegas kekhawatiran dari kalangan pengusaha dan pelaku pasar terkait dinamika politik nasional yang sedang memanas. Isu ini mencuat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.
Manuver politik tersebut sempat memicu kekhawatiran bahwa para calon pemodal akan bersikap wait and see (menunggu kepastian) sebelum merealisasikan suntikan dana investasi mereka di Tanah Air.
Airlangga tidak menampik bahwa sektor dunia usaha sangat mengandalkan kepastian hukum sebagai pijakan utama operasional mereka. Namun, ia menjamin penuh bahwa pemerintah telah sukses memagari sektor riil dari guncangan politik praktis.
“Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling (pemisahan) antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa saham juga pergerakannya relatif bagus,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Pemisahan Politik dan Ekonomi Jadi Kunci Tarik Minat Asing
Guna menenangkan pasar internasional, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dirinya telah menggelar pertemuan strategis dengan para duta besar dan diplomat dari berbagai negara sahabat.
Dalam forum diplomatik tersebut, Airlangga memastikan bahwa tidak ada satu pun perwakilan negara asing yang mempertanyakan urgensi atau menyampaikan kekhawatiran khusus perihal mundurnya Wapres Gibran.
“Tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi,” pungkasnya tegas.
Kekosongan Kursi Wapres Sesuai Konstitusi MPR
Menyinggung soal kekosongan posisi strategis orang nomor dua di Republik ini, Airlangga meminta masyarakat dan investor tidak perlu panik. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan telah diatur secara konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kekosongan itu sesuai dengan jadwal di MPR yang diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja prosesnya,” terangnya menenangkan spekulasi publik.
Kekhawatiran Pengusaha: Risiko Arus Penundaan Investasi
Klarifikasi dari pemerintah ini hadir untuk menjawab keresahan nyata dari para pimpinan asosiasi bisnis. Sebelumnya, kalangan pengusaha mewanti-wanti bahwa drama politik di tingkat eksekutif berpotensi mengerem laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menyoroti betapa krusialnya faktor stabilitas politik dan kepastian hukum bagi investor—terutama mereka yang akan membenamkan modal untuk proyek jangka panjang.
“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati (wait and see) dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi bisnis,” urai Shinta, Kamis (12/11/2026).
Gangguan Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja
Senada dengan APINDO, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menambahkan bahwa kegaduhan elite sangat merugikan struktur perekonomian domestik.
Terlebih, kondisi makroekonomi global saat ini sedang tidak stabil. Di masa-masa penuh tekanan seperti inilah keran aliran investasi langsung (Foreign Direct Investment) sangat dibutuhkan negara untuk:
-
Mendongkrak target pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Menyediakan lapangan kerja secara masif.
-
Menggerakkan konsumsi rumah tangga lokal.
“Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh. Dinamika isu sensitif yang tak kunjung usai hanya akan mengganggu psikologi calon investor asing maupun pelaku usaha lokal di lapangan,” tutup Sarman mengingatkan para elite politik.
