JAKARTA, INDONESIA – Lonjakan tajam harga minyak mentah di pasar global kembali memberikan tekanan luar biasa terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilepas tanpa campur tangan pemerintah, harga keekonomian (harga asli) bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite rupanya sudah menyentuh angka yang sangat tinggi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan bahwa pemerintah sedang melakukan pemantauan ketat terhadap efek domino eskalasi harga minyak dunia. Pasalnya, kondisi ini secara langsung membengkakkan biaya subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara demi menjaga daya beli masyarakat.
Gejolak Geopolitik Dongkrak Harga Minyak Mentah Global
Suahasil memaparkan bahwa tren pergerakan harga minyak dunia sejak awal tahun 2026 terus menunjukkan grafik peningkatan yang sangat agresif. Kenaikan ini berbanding lurus dengan memanasnya eskalasi ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata di tingkat global.
Sempat tertahan stabil di kisaran US$ 60 per barel pada masa lalu, harga minyak dunia tipe Brent (Brent crude) tercatat pernah melesat liar hingga nyaris menyentuh puncaknya di level US$ 115 – US$ 116 per barel.
“Harga minyak Brent, puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel. Kita semua tahu, kondisi itu memberikan tekanan yang amat berat kepada APBN kita,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Dampak Sistemik Fluktuasi ICP terhadap APBN
Meskipun sempat mengalami koreksi penurunan tipis akibat rumor gencatan senjata dan dinamika politik pemilihan umum di Amerika Serikat, harga minyak mentah global per 10 November 2026 masih bertengger di level US$ 92,06 per barel.
Secara kumulatif, rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tahun ini telah mencapai US$ 94,4 per barel. Ironisnya, angka tersebut dibarengi dengan realisasi lifting (produksi siap jual) minyak dan gas bumi (migas) nasional yang masih berada di bawah asumsi makro APBN.
“Pergerakan harga ini harus kita waspadai terus. Jika harga melonjak tinggi, maka rata-rata harga setahun yang menjadi acuan APBN akan ikut terkerek naik, dan itu sangat membebani,” terangnya.
Harga Asli Pertalite dan Solar Tanpa Subsidi Pemerintah
Di tengah defisit dan melesetnya asumsi makro, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk tidak menaikkan harga jual eceran komponen energi di masyarakat. Subsidi energi terus disuntikkan secara masif.
Sebagai perbandingan konkret, berikut adalah selisih antara harga jual subsidi dan harga keekonomian BBM di pasaran per Oktober 2026:
-
Pertalite (RON 90): Harga jual di SPBU ditahan pada angka Rp 10.000 per liter. Padahal, imbas dari tingginya harga minyak dunia, harga keekonomian (harga asli) Pertalite seharusnya sudah melambung ke level Rp 18.102 per liter.
-
Solar Subsidi: Harga jual resmi ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter. Namun, harga keekonomiannya di pasar dunia telah meroket tajam hingga mencapai angka Rp 21.457 per liter.
“Selama tahun 2024, 2025, hingga awal 2026, selisih harganya ditanggung mutlak oleh pemerintah. Memasuki bulan April dan seterusnya, harga keekonomian mulai meningkat pesat. Inilah yang meningkatkan kebutuhan anggaran negara untuk subsidi dan kompensasi energi,” tutup Suahasil menjabarkan pengorbanan APBN.
