Masjid Raya Kenagarian Koto Tangah Dikepung Banjir dan Krisis Air Bersih, Di Mana Peran Tokoh dan Negara?
PADANG —Mediainvestigasi.net– Masjid Raya Kenagarian Koto Tangah, masjid bersejarah yang telah berdiri lebih dari satu abad di kawasan Lubuk Minturun, Kota Padang, kembali menjadi saksi bisu lemahnya kehadiran negara dan tokoh masyarakat saat bencana melanda. Pascabanjir besar 27 November 2025, masjid bukan hanya rusak dan terendam lumpur, tetapi juga dibiarkan mengalami krisis air bersih yang hingga kini tak kunjung tuntas.
Masjid yang selama ini menjadi pusat ibadah, pendidikan Al-Qur’an, hingga aktivitas sosial dan kepemudaan itu seolah luput dari perhatian. Padahal, air bersih adalah kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk beribadah. Tanpa air, masjid praktis lumpuh.
Ironisnya, Masjid Raya Kenagarian Koto Tangah bukan masjid sembarangan. Ia memiliki sejarah panjang. Pertama kali dibangun pada 1907 di tepi Sungai Lubuk Minturun, masjid ini pernah hanyut akibat banjir besar. Pada 1917, melalui kesepakatan tokoh adat dan masyarakat, masjid dibangun kembali di lokasi yang lebih aman.
Namun lebih dari seabad kemudian, sejarah kelam itu seakan berulang—tanpa pembelajaran berarti.
Banjir besar akhir November lalu kembali menerjang kawasan tersebut. Air masuk ke dalam masjid, merusak fasilitas ibadah, merendam rumah warga, bahkan menelan korban jiwa. Namun setelah air surut, masalah justru bertambah: aliran air bersih terputus.
Upaya mandiri seperti penggalian sumur dan bantuan air darurat dilakukan, namun tidak berkelanjutan. Lebih memprihatinkan, aliran PDAM ke masjid dihentikan akibat tunggakan pembayaran.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: di mana kebijakan darurat untuk fasilitas ibadah yang terdampak bencana?
Masyarakat setempat menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap para tokoh masyarakat—mulai dari penghulu, ninik mamak, hingga figur-figur berpengaruh yang selama ini kerap tampil dalam seremoni adat dan keagamaan.
Saat masjid kesulitan air untuk wudhu, kehadiran dan solusi nyata justru tak terlihat. “Masjid ini bukan milik satu kaum, ini milik umat. Tapi ketika kami kesulitan, seakan tidak ada yang peduli,” ungkap salah seorang warga kepada mediainvestigasi.net.
Kritik juga diarahkan kepada PDAM dan pemerintah daerah. Warga menilai tidak ada kepekaan sosial dalam menangani fasilitas ibadah pascabencana.
Janji bantuan air gratis yang sebelumnya pernah disampaikan tak kunjung terealisasi. Padahal, kondisi ini terjadi dalam situasi darurat bencana, bukan kelalaian biasa.
Situasi di Masjid Raya Kenagarian Koto Tangah membuka tabir persoalan klasik: negara dan elite sering hadir saat peresmian, namun absen ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata.
Jika masjid bersejarah saja dibiarkan krisis air, bagaimana nasib fasilitas publik lainnya yang terdampak bencana?
Masyarakat kini menuntut langkah konkret, bukan sekadar wacana. Air bersih harus segera dipulihkan, tanggung jawab harus ditegaskan, dan kepedulian harus dibuktikan.
Sebab, membiarkan masjid kekeringan di tengah bencana adalah potret kegagalan kolektif yang tak bisa terus ditoleransi.(Atri)
