Taliabu Provinsi Maluku Utara, Media Investigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI), La Omy La Tua, tegas mengatakan tidak beres BPD dan Perangkat Desa Maluli Jadi Kura-Kura Masuk Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra Tahun Anggaran 2025, di Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Pulau Taliabu minta pemerintah Daerah tinjau kembali karena itu merupakan pelanggaran, ungkapnya.
Dimana Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI), La Omy La Tua, mengungkapkan ada dugaan kuat dalam penyaluran BLT tahun 2025, ada sejumlah oknum perangkat Desa termasuk seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maluli, diduga kuat menjadi kura-kura ikut masuk terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia Cabang Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, ungkapnya.
Berdasarkan Informasi Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI), La Omy La Tua, yang dihimpun dari awak media serta Informasih dari masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, pada hari Jum’at tanggal, 9 Januari 2026, menyebutkan, ada temuan sejumlah nama salah satu anggota BPD serta seorang perangkat desa aktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ikut tercantum dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) parahnya lagi bukan hanya itu namun terdapat, istri dari salah satu perangkat desa tersebut juga dikabarkan ikut menerima BLT yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu namun faktanya ada sejulah kura-kura yang ikut jadi penerima BLT, ujarnya.
Kepada Media Investigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI), La Omy La Tua, degan tegas minta Pemerintah Desa Maluli serta Pihak PT Pos Cabang Bobong, agar melakukan peninjauan kembali terkait mekanisme penyaluran dan validasi data penerima karena di duga kuat ada sejumlah kura-kura penerima yang di duga kuat adalah oknum Pemerintah Desa di Desa Maluli, tegasnya.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI), La Omy La Tua, juga degan tegas minta pihak penegak hukum di Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan Investigasi serta memintai keterangan serta pertanggung jawaban terkait hal tersebut agar tidak menjadi kebiasaan buruk terjadi terus menerus hak rakyat miskin di kebiri, tutupnya.
Tim Investigasi Indonesia Nasional ***
