Kepemimpinan Badan Gizi Nasional: Antara Harapan Publik dan Tuntutan Reformasi
Jakarta – Mediainvestigasi.net.- Sorotan publik terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) RI, lembaga baru yang dibentuk untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis, semakin hari semakin kencang dan masif. Para pimpinan puncak BGN dinilai sangat tidak kompeten, sarat kepentingan kelompok tertentu, dan menjadikan BGN sebagai ladang bisnis pribadi para petingginya. Dalam kondisi semacam ini, BGN bukannya menghadirkan solusi atas masalah gizi anak bangsa, lembaga ini justru hanya menjadi tempat menghambur-hamburkan uang rakyat.
Selain Kepada BGN Dadang Hindayana dan Wakil BGN Sonny Sanjaya yang sudah didesak agar dipecat oleh banyak pihak, sejumlah media juga kini menyoroti kinerja Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik. Kritik diarahkan pada aspek kompetensi, manajemen krisis, serta gaya komunikasi kedua wakil kepala itu yang dianggap tidak mencerminkan etika birokrasi, memiliki dapur MBG, dan terindikasi kuat menerima suap untuk meloloskan dan memberi persetujuan terhadap titik dapur yang akan dibangun..
Laporan media menyebutkan bahwa program MBG menghadapi berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan makanan di beberapa daerah hingga lemahnya standar higienitas di Satuan Pelayanan Pengumpul Gizi (SPPG) serta dugaan korupsi ratusan miliar yang dilakukan para pimpinan puncak BGN. Dalam situasi tersebut, kepemimpinan BGN dinilai gagal memberikan solusi berbasis sains dan manajemen modern.
Selain itu, gaya komunikasi Nanik yang dinilai konfrontatif dan defensif dianggap memperburuk citra lembaga. Kritik konstruktif dari media dan pakar gizi kerap dijawab dengan retorika emosional, bukan kebijakan berbasis data.
Berkaitan dengan kondisi BGN tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan perlunya perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kepemimpinan BGN. Menurutnya, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan BGN, mulai dari Kepala hingga Wakil Kepala dan para deputinya.
“Program sebesar MBG tidak boleh dikorbankan oleh kepemimpinan yang lemah dan tidak kompeten. Saat ini sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan pergantian jajaran pimpinan puncak BGN dengan figur profesional yang memiliki latar belakang gizi publik, kesehatan masyarakat, dan manajemen logistik berskala nasional,” tegas Wilson Lalengke, Kamis, 28 Mei 2026,
Tokoh pers nasional itu menekankan bahwa keberhasilan program MBG adalah soal masa depan generasi bangsa. Ia mengingatkan agar Presiden tidak ragu mengambil langkah tegas demi memastikan lembaga ini berjalan sesuai mandat konstitusi.
“Disamping masalah keracunan yang menelan korban ribuan siswa, kasus pembelian sepeda motor, kaus kaki, dan pengadaan laptop, yang sempat santer beberapa waktu lalu, semestinya cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk mengambil sikap tegas terhadap para pimpinan BGN,” tambah Wilson Lalengke sambil menambahkan bahwa sistim kerja dan aturan yang berubah-ubah setiap waktu merupakan indikasi bahwa para pimpinan BGN tidak memiliki perencanaan kerja yang matang sejak awal.
Kritik terhadap kepemimpinan BGN dapat dilihat melalui lensa pemikiran para filsuf dunia. Plato (428–347 SM), dalam karyanya The Republic, menekankan bahwa pemimpin haruslah seorang “philosopher-king” yang memiliki kebijaksanaan, bukan sekadar ambisi politik. Kepemimpinan yang tidak berbasis pengetahuan akan membawa negara pada kekacauan.
Sementara itu, Filsuf Inggris John Stuart Mill (1806-1873) menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan kritik publik sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Jika kritik terhadap kinerja BGN direspons dengan defensif dan emosional, maka proses demokrasi kehilangan makna dan negara dirugikan.
Dalam konteks Indonesia, Pancasila memberikan kerangka moral dan ideologis untuk menilai kepemimpinan lembaga negara. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menuntut agar kebijakan gizi dijalankan dengan memperhatikan hak anak-anak untuk memperoleh makanan sehat dan aman. Juga, sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menegaskan bahwa distribusi pangan harus adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi atau manuver politik. Dengan demikian, kepemimpinan BGN harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar kepentingan politik praktis.
Sorotan terhadap BGN menunjukkan bahwa publik menginginkan lembaga ini dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Kritik terhadap Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mencerminkan kegelisahan masyarakat atas masa depan program MBG.
Wilson Lalengke menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Presiden RI terhadap jajaran pimpinan BGN. Filosofi kepemimpinan Plato dan prinsip kebebasan Mill, ditambah nilai-nilai Pancasila, memberikan landasan moral bahwa kepemimpinan lembaga negara harus berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. (TIM/Red)
