JAKARTA, INDONESIA – Angin segar kembali berembus bagi para pelaku usaha mikro dan masyarakat luas di Tanah Air. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 394 triliun yang akan disalurkan khusus untuk program kredit murah kepada masyarakat pada tahun 2027 mendatang.
Keputusan strategis ini diketuk palu melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Pertemuan tingkat tinggi tersebut melibatkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia (BI).
“Kita tetapkan program untuk di tahun 2027 totalnya sebesar Rp 394 triliun,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya pada Rabu (11/11/2026).
Rincian Distribusi Alokasi Anggaran Kredit Murah 2027
Dana segar ratusan triliun tersebut tidak hanya ditujukan untuk satu sektor, melainkan akan disebar secara merata demi mendongkrak roda perekonomian dari berbagai lini kehidupan masyarakat. Salah satu sorotan utamanya adalah lonjakan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang naik signifikan menjadi Rp 325 triliun, dari yang sebelumnya hanya Rp 295 triliun pada tahun ini.
Berikut adalah rincian lengkap distribusi alokasi anggaran Rp 394 triliun tersebut:
-
Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 325 triliun (Mayoritas anggaran guna menopang UMKM).
-
Kredit Perumahan: Rp 30 triliun (Fasilitas untuk menunjang kepemilikan hunian layak).
-
Kredit Perempuan Sejahtera: Rp 30 triliun (Pemberdayaan ekonomi perempuan).
-
Kredit Usaha Pertanian: Rp 1,4 triliun (Penguatan ketahanan pangan nasional).
-
Kredit Padat Karya: Rp 600 miliar (Penciptaan dan penyerapan lapangan kerja).
Kebijakan Khusus: Relaksasi Kredit bagi Korban Gempa NTT
Selain merumuskan postur anggaran tahun depan, rapat koordinasi ini juga menelurkan sebuah kebijakan afirmatif berupa relaksasi bagi para debitur yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah hadir memberikan keringanan nyata melalui program restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang pelaksanaannya sudah mulai diberlakukan pada tahun ini.
Skema Bunga Spesial Restrukturisasi OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah merancang skema relaksasi utang yang sangat fleksibel. Para debitur terdampak dapat mengajukan restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu hingga maksimal tiga tahun ke depan.
“OJK menyiapkan restrukturisasi yang bisa dilakukan dalam waktu tiga tahun. Sementara itu, suku bunga margin tahun depan khusus untuk KUR di wilayah NTT itu ditetapkan sebesar 0 persen di tahun 2027, dan hanya 3 persen di tahun 2028,” pungkas Airlangga Hartarto.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan (recovery) ekonomi warga NTT pascabencana, sekaligus membuktikan komitmen negara dalam melindungi pahlawan ekonomi di sektor akar rumput.
