Laporan : Muhammad
CONCONG – Mediainvestigasi. net – Aroma tanda tanya menyelimuti pengelolaan anggaran Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Sejumlah warga dan pihak yang mengetahui kondisi di desa tersebut mengungkap adanya persoalan pembayaran gaji perangkat desa hingga insentif kader Posyandu yang disebut terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang disampaikan kepada media ini cukup serius.
Pada 2025, gaji disebut tidak diterima selama empat bulan, yakni Mei, Juni, Juli dan Agustus. Alasan yang disebut-sebut kepada warga berkaitan dengan pembangunan tanggul.
Namun persoalan tidak berhenti di sana.
Memasuki 2026, pembayaran gaji kembali menjadi sorotan. Pada Januari dan Februari, sejumlah perangkat desa disebut mengalami pemotongan gaji.
Yang membuat persoalan semakin dipertanyakan, pemotongan tersebut menurut narasumber disebut tidak dilakukan secara merata.
Ada perangkat desa yang disebut terkena potongan, sementara perangkat lainnya tidak.
*Rp300 Ribu Jadi Rp200 Ribu*
Sorotan juga mengarah kepada anggaran makanan balita.
Narasumber menyebut anggaran yang seharusnya diterima untuk kebutuhan makan balita mencapai Rp300 ribu per bulan. Namun dalam praktik yang disebut terjadi sejak 2025 hingga 2026, kader Posyandu disebut hanya menerima Rp200 ribu.
Pembayaran penuh, menurut narasumber, baru diberikan dalam dua bulan terakhir.
Belum selesai soal itu, kader Posyandu juga disebut mempertanyakan uang makan sebesar Rp60 ribu per bulan yang diklaim belum pernah mereka terima.
Jika informasi tersebut benar, muncul pertanyaan besar, ke mana selisih anggaran tersebut dan bagaimana realisasi anggarannya dicatat dalam administrasi desa?
Pertanyaan itu tentu membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan data resmi, bukan sekadar informasi dari mulut ke mulut.
*Dana Desa dan Keluarga Kepala Desa*
Keterangan lain yang tak kalah mencuri perhatian berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
Narasumber menyebut pengelolaan dana desa disebut dilakukan oleh anak dan menantu kepala desa.
Informasi tersebut juga dikaitkan dengan munculnya pertanyaan warga mengenai dana yang belum dibayarkan.
Namun, tudingan tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum adanya bukti administrasi maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
*17 Agustus Patungan Warga*
Di tengah persoalan tersebut, kehidupan sosial masyarakat juga ikut menjadi sorotan.
Narasumber menyebut kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Desa Kampung Baru setiap tahun lebih banyak dilaksanakan menggunakan uang patungan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah desa disebut tidak memberikan partisipasi sebagaimana yang diharapkan warga.
Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan lain di tengah masyarakat, jika anggaran desa tersedia untuk kegiatan kemasyarakatan, bagaimana sebenarnya realisasi dan penggunaannya?
*Kades: “Tak Pernah Memotong Gaji”*
Dikonfirmasi media ini pada Sabtu (5/9/2026), Kepala Desa Kampung Baru, M. Zainuddin, justru membantah informasi mengenai pemotongan gaji dan persoalan pembangunan yang disebut-sebut.
Melalui pesan WhatsApp, Zainuddin mempertanyakan sumber informasi tersebut.
“Maaf pak sebelumnya rasa saya dari tahun 2022 sampai tahun 2026 ni tak pernah memotong gaji, apalagi memiktifkan bangunan, info dari mana ni pak,” tulis Zainuddin.
Bantahan tersebut membuat persoalan ini semakin menarik untuk ditelusuri.
Di satu sisi terdapat keterangan warga mengenai gaji, insentif Posyandu dan anggaran makanan balita yang disebut bermasalah. Di sisi lain, kepala desa secara tegas menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pemotongan gaji maupun memiktifkan bangunan.
Kini publik tinggal menunggu satu hal, dokumen anggaran dan realisasi Dana Desa Kampung Baru.
Sebab, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan saling klaim.
APBDes, laporan realisasi anggaran, bukti pembayaran gaji perangkat, bukti pencairan insentif kader Posyandu, serta dokumen kegiatan pembangunan tanggul menjadi kunci untuk menjawab apakah informasi yang beredar di tengah masyarakat sesuai dengan fakta administrasi desa.
Jika semua pembayaran memang telah direalisasikan, dokumen akan berbicara. Jika terdapat perbedaan, pertanyaan publik pun semakin beralasan untuk dijawab.(Tim)
