DPD JPKPN Melaporkan Dugaan Kuat Penyalahgunaan Dana Pokir Tahun 2024 – 2025 Dinas Pariwisata Butur Terancam Masuk Aduan Ke APH

Foto Karikatun :Wakil Ketua III Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Provinsi Sulawesi Tenggara

Buton Utara Provinsi Sulawesi Utara, Media Investigasi.net, Wakil Ketua III Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional ( JPKPN ) Provinsi Sulawesi Tenggara Ali, akan melaporkan Dinas pariwisata Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dugaan kuat penyalahgunaan Anggaran 2024 hinggah tahun 2025, ungkapnya. pada sejumlah awak media melalui via whatssap.

Dimana Ali, selaku Wakil Ketua III DPD JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada sejumlah awak media menyampaikan bahwa akan melaporkan Dinas Pariwisata terkait penyalahgunaan Anggaran video tahun 2024 – 2025 di duga kuat telah menyala gunakan keuagan Negara/Daerah hal tersebut di ungkapkan berdasarkan hasil investigasi kami menemukan bukti melalui rekaman suara salah satu oknum pegawai di ruang Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Utara bahwa ada dana pokir untuk pembuatan video dengan nilai ratusan juta, ” Ungkap  Ali, 20/08/2025.

Wakil Ketua III DPD JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali, juga menyatakan bahwa terkait hal tersebut, kami saat imi sudah kumpulkan bukti percakapan mengenai kasus tersebut biarkan pihak APH yang kembangkan , pasalnya video yang di buat kita tidak lihat sampai saat ini  progresnya untuk daerah, ujarnya.

Wakil Ketua III DPD JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali, degan tegas mengatakan bahwa, Laporan ini kita pastikan akan berdampak dengan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2025, yang sama dengan anggaran 2024.

Berkaitan degan hal tersebut Wakil Ketua III DPD JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali, degan tegas minta Kepala Kepolisian Resort Buton Utara serta jajarannya segra memanggil serta melakukan pemeriksaan Kepala Dinas Prawisata serta Kabid Pemasaran dan juga kabid Perencanaan Dinas Pariwisata Buton Utara berkaitan degan kasus tersebut sesui hukum yang berlaku, tutupnya.

Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.