Lapas Kelas III Dharmasraya (Dok, Mediainveatigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pembebasan narapidana mencuat di Lapas Kelas III Dharmasraya. Investigasi media ini menemukan bahwa keluarga mantan napi mengaku dimintai uang antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk “biaya administrasi bebas.”
J, salah satu keluarga mantan napi, mengungkapkan bahwa ia harus membayar biaya tersebut saat mengurus pembebasan kerabatnya.
“Biaya tersebut katanya administrasi untuk bebas,” ujar J.
Kasus serupa dialami oleh R dan A, dua mantan narapidana yang bebas pada 2024. R dikenakan biaya Rp1,5 juta untuk pengurusan bebas, sementara A, yang sebelumnya terjerat kasus narkoba, juga harus membayar jumlah yang sama.
Kanwil Kemenkumham Sumbar Tegaskan Tidak Ada Biaya Pembebasan Bersyarat
Saat mengunjungi Lapas Dharmasraya pada 27 Januari 2025, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menegaskan bahwa seluruh proses pembebasan bersyarat (PB) tidak boleh dipungut biaya sepeser pun.
“Untuk integrasi pembebasan bersyarat itu tidak ada biaya apa pun. Kita tadi sudah melakukan pengarahan, artinya tidak boleh melakukan pemungutan. Ibu sudah warning-kan itu,” tegas Marselina.
Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan kesaksian keluarga mantan napi yang justru mengalami pemungutan liar saat mengurus pembebasan.
Pungli di Lapas Melanggar Aturan Kemenkumham
Jika benar terjadi, praktik pungli ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembebasan Bersyarat. Regulasi ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak narapidana yang telah memenuhi syarat, tanpa ada kewajiban membayar biaya apa pun.
Selain itu, pungutan liar semacam ini juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yang bertujuan untuk memberantas pungli di instansi pemerintah, termasuk di lembaga pemasyarakatan.
Publik Menunggu Tindakan Tegas
Dugaan pungli di Lapas Dharmasraya ini menjadi tamparan keras bagi sistem pemasyarakatan yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel. Jika praktik ini benar terjadi, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum semakin tercoreng. Diketahui jumlah warga binaan di Lapas Kelas III Dharmasraya per 8 Januari 2025 mencapai 259 orang dan akan terus bertambah.
Kini, pertanyaannya: apakah Kemenkumham akan menindak tegas dugaan pungli ini atau justru membiarkan praktik haram ini terus berlanjut? Publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.
Editor: Yanti
