Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net – Bantuan kemanusiaan terus berdatangan ke Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana banjir dan longsor yang terpicu badai siklon tropis Senyar 2025.
Truk logistik silih berganti, relawan datang dari berbagai daerah, dan posko berdiri hampir di setiap nagari terdampak.
Namun di balik hiruk-pikuk solidaritas itu, muncul persoalan sunyi yang mulai dirasakan warga: bantuan ada, tetapi tidak selalu tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investigasi Media Investigasi.net menemukan bahwa lemahnya pendataan dan absennya audit publik membuat distribusi bantuan rentan salah arah, memicu kecemburuan sosial, bahkan berpotensi menciptakan konflik horizontal.
Suara Warga: “Kami Dapat Mi Instan Terus, Tapi Obat Tidak Ada”
Sebut saja Rini, warga Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, mengaku bersyukur atas banyaknya bantuan. Namun ia juga menyimpan kegelisahan.
“Kami tidak menolak bantuan, tapi kebutuhan kami tidak cuma makan. Suami saya sakit gula, obatnya habis. Yang datang mi instan terus. Kami bingung mau minta ke siapa,” ujar Rini kepada Media Investigasi.net.
Keluhan serupa disampaikan Yulman, petani yang sawahnya rusak diterjang banjir.
“Bantuan cepat datang, tapi setelah itu kami seperti lupa. Tidak ada yang tanya bagaimana kami mau tanam lagi. Bantuan datang ramai-ramai, tapi tidak ada data jelas,” katanya.
Testimoni warga ini menunjukkan bahwa bantuan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil korban.
Pemerhati Kebencanaan: Tanpa Audit, Bencana Sosial Mengintai
Salah seorang Pemerhati kebencanaan Sumatera Barat, menilai fenomena ini bukan hal baru dalam penanganan bencana di Indonesia.
“Masalah klasik kita adalah bantuan berbasis euforia, bukan kebutuhan. Tanpa audit publik dan pemetaan kebutuhan, bantuan bisa menumpuk di satu titik dan kosong di titik lain,” ujarnya.
Menurut Fajri, audit publik bukan sekadar laporan keuangan.
“Audit itu mencakup siapa penerima, apa kebutuhannya, dan apa dampaknya. Jika ini tidak dilakukan, maka konflik sosial adalah risiko yang nyata,” tegasnya.
Relawan Bicara: Kami Bekerja Tanpa Data yang Sama
Seorang relawan independen yang meminta namanya disamarkan mengungkapkan kebingungannya di lapangan.
“Kami ingin membantu, tapi tidak ada satu data rujukan. Posko A bilang kurang ini, posko B bilang sudah cukup. Akhirnya bantuan berputar-putar,” katanya.
Ia menambahkan, relawan kerap menjadi sasaran kecurigaan warga akibat ketidakterbukaan sistem.
“Kalau ada audit terbuka, kami juga terlindungi. Tidak ada lagi tudingan macam-macam,” ujarnya.
Audit Publik sebagai Pelindung, Bukan Ancaman
Media Investigasi.net mencatat, audit publik sering disalahartikan sebagai upaya mencari kesalahan.
Padahal, sejumlah ahli tata kelola kebencanaan menilai audit justru menjadi instrumen perlindungan bersama.
Audit publik dapat:
- menjaga kepercayaan warga,
- melindungi relawan dan donatur,
- mencegah politisasi bantuan,
- dan menutup ruang manipulasi data.
Dalam kondisi darurat, audit bisa dilakukan secara bertahap dan proporsional tanpa menghambat distribusi bantuan.
Ketika Solidaritas Tak Dikelola, Kerawanan Sosial Menguat
Minimnya data distribusi telah memicu bisik-bisik di tingkat warga. Ada yang merasa dianaktirikan, ada pula yang menilai bantuan “hanya ramai di kamera”.
Pemerhati sosial, Nur Aisyah, menilai kondisi ini berbahaya.
“Bencana itu sudah berat. Jangan ditambah dengan rasa tidak adil. Kalau bantuan tidak transparan, luka sosial bisa lebih lama sembuh daripada luka fisik,” katanya.(***) Rully Firmansyah
Catatan Redaksi: Seluruh narasumber dalam laporan ini disajikan sesuai kaidah jurnalistik dan prinsip kehati-hatian. Media Investigasi.net membuka ruang hak jawab bagi pemerintah daerah, lembaga penyalur bantuan, dan pihak terkait demi kepentingan publik dan perbaikan tata kelola kebencanaan.
