Bupati Dharmasraya Anisa Suci Ramadani turun ke lokasi longsor dan banjir Sembilan Koto (Dok, istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net– Bencana banjir dan longsor kembali melanda Dharmasraya. Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, turun langsung ke lapangan untuk meninjau dampak bencana, kali ini di Kecamatan Sembilan Koto, Selasa (04/03/2023). Ia menegaskan pentingnya solusi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa terjadi berulang. Namun, pernyataan ini berbenturan dengan kondisi keuangan daerah, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang disebut tidak memiliki anggaran untuk perbaikan infrastruktur terdampak.
Bencana yang Mengisolasi Warga
Dalam kunjungannya, Annisa didampingi oleh Kepala BPBD Dharmasraya, Eldison, serta Plt Kepala Dinas PUPR, Andar. Mereka meninjau Masjid Nurul Huda di Nagari Silago yang sempat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Batang Silago. Bupati meminta Damkar segera membersihkan lumpur agar warga bisa beribadah dengan nyaman saat Ramadan.
“Kita pastikan masyarakat bisa beribadah dengan nyaman. Segera bersihkan halaman masjid ini,” tegas Annisa.
Dari Silago, rombongan bergerak ke Jorong Monggosiung, Nagari Banai. Longsor di wilayah ini telah mengisolasi delapan jorong di Padang Hilalang. Wali Nagari Banai, H. Irmandes, melaporkan bahwa akses warga terputus total.
Menanggapi kondisi ini, Annisa memerintahkan agar alat berat segera menyelesaikan pembersihan material longsor.
“Paling lambat pukul 14.00 harus selesai, supaya warga tidak lagi terisolasi,” ujarnya.
Namun, masalah tidak berhenti di situ. Banjir juga menghancurkan sekitar 15 hektare sawah yang baru ditanam tiga minggu lalu. Di Nagari Lubuk Karak, jalan utama ke Jorong Koto Lamo tergerus arus Sungai Batang Momong, membuat akses warga lumpuh total.
“Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini,” kata Wali Nagari Lubuk Karak, Apridoni Nasar.
Bupati: Perlu Solusi Jangka Panjang, Tapi Bagaimana Anggarannya?
Annisa menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menangani bencana tahunan ini. Ia mengusulkan normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembangunan turap, serta pemasangan batu bronjong di titik-titik rawan.
“Banjir ini terjadi setiap tahun dan selalu berdampak luas. Kita akan kaji solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Namun, pertanyaan besar muncul: dari mana anggaran untuk semua ini?
Saat dikonfirmasi mengenai kesiapan anggaran di PUPR Dharmasraya untuk menangani infrastruktur terdampak, Plt Kepala Dinas PUPR, Andar Atmaja, justru mengungkapkan fakta mengejutkan.
“Kalau untuk itu di Dinas PUPR memang tidak ada anggaran. Tapi kami bersama Bupati dan OPD lain sedang berupaya maksimal mencari solusi dan jalan keluar,” ucap Andar.
Pernyataan ini langsung memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin pemerintah bicara solusi jangka panjang jika anggaran di sektor infrastruktur kosong? Apa strategi Pemkab untuk mengatasi defisit ini?
Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Dharmasraya. Di satu sisi, bencana terus berulang, menelan korban dan merusak infrastruktur vital. Di sisi lain, pemerintah daerah belum memiliki kejelasan soal pendanaan untuk penanggulangan jangka panjang.
Warga pun berharap agar pernyataan “solusi jangka panjang” bukan sekadar janji politik, melainkan benar-benar direalisasikan dengan langkah konkret, termasuk mencari sumber pendanaan baru. Jika tidak, Dharmasraya akan terus terjebak dalam siklus bencana yang sama setiap tahun.
Editor: Yanti
