Aksi Demontrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan : Kritik Tajam atas Keterlambatan pengesahan APBD. Pemkab Dinilai Tidak Hebat.
Laporan : Muhammad
Tembilahan- Mediainvestigasi.net.-22 Januari 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya menetapkan komitmen untuk mendanai penuh program Universal Health Coverage (UHC) selama 12 bulan dalam APBD 2026. Kepastian ini, yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Amd Junaidi di tengah unjuk rasa, baru keluar setelah tekanan keras dan aksi teatrikal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan yang menyoroti kelambanan dan kelalaian pemerintah daerah dalam mengesahkan anggaran.
Komitmen tersebut, meski disambut sorak-sorai, tidak serta merta menghapus gelombang kekecewaan publik. Aksi yang berlangsung sejak pagi ini menampilkan fragmen penderitaan warga miskin dan orasi keras yang menuding “pembagian proyek” dan “pencarian kekayaan” sebagai biang kelambanan APBD. Poster bertuliskan “INHIL TIDAK HEBAT!” menjadi simbol sindiran atas kinerja pemerintah.
Dalam orasi berapi-api, orator aksi, Naufal, menyampaikan kritik tanpa ampun. “Apa kerja pemerintah sampai APBD molor sejauh ini? Jaminan kesehatan itu kewajiban negara, amanat undang-undang. Tidak ada tawar-menawar. Kami capek! Apa kerja kalian? Bagi-bagi proyek?” serunya lantang di depan gedung dewan. Pernyataan ini merepresentasikan kegelisahan yang lebih luas di masyarakat, yang mempertanyakan alasan sesungguhnya di balik penundaan anggaran yang vital bagi layanan dasar.
Ketua HMI Cabang Tembilahan, M. Yusuf, dengan suara bergetar menegaskan bahwa aksi ini adalah perjuangan untuk rakyat kecil. “Kami berdiri di barisan kesusahan mereka. Di barisan masyarakat Inhil yang masih terpinggirkan, lusuh dalam kemiskinan,” ujarnya. Mereka menegaskan bahwa hak atas kesehatan tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian anggaran.
Empat Tuntutan dan Respons DPRD
HMI datang dengan empat tuntutan yang disebut tanpa kompromi:
1. Prioritas mutlak dan pendanaan penuh UHC 12 bulan.
2. Pengesahan segera APBD 2026.
3. Optimalisasi PAD dengan tutup kebocoran anggaran.
4. Transparansi dan keadilan fiskal.
Wakil Ketua DPRD Inhil, Amd Junaidi, merespons dengan memastikan poin pertama. “UHC saya pastikan dianggarkan penuh untuk 12 bulan,” tegasnya. Namun, terkait pengesahan APBD, ia mengaitkannya dengan kehadiran Bupati Herman yang masih dirawat di Pekanbaru. “Kalau bisa besok APBD kita sahkan. Tapi kami ingin Bupati hadir langsung… Mudah-mudahan besok bisa pulang dan paripurna dilakukan hari Sabtu,” dan “DPRD juga akan mencarikan solusi terbaik untuk meningkatkan PAD Inhil” jelasnya. DPRD juga mengajak HMI Tembilahan untuk mengawal proses anggaran ke depan.
Aksi yang diwarnai taburan bunga dan lantunan puisi yang menggetarkan jiwa sebagai simbol “kematian bagi pemerintah daerah jika tidak becus” ini ditutup secara damai dengan konvoi kendaraan bermotor. Bendera hijau-hitam HMI berkibar sebagai simbol kemenangan sementara.
Namun, narasi utama yang tertinggal adalah peringatan keras! masyarakat sipil dan mahasiswa bahwa pengawasan terhadap janji dan proses anggaran ini akan lebih ketat. Komitmen di lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan realisasi di dalam ruang rapat paripurna dan dokumen anggaran yang transparan. Keterlambatan yang terjadi tahun ini dinilai tidak boleh terulang, karena menyangkut hidup orang banyak.***(Mhd)
Editor ; Rafdy Guci
