JAKARTA, INDONESIA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Menurut keterangan Yusril, kepolisian menjadwalkan pelaksanaan gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) untuk memetakan keterkaitan antara para pihak dan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Dilansir dari kantor berita Antara pada Rabu (18/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa benang merah antara kasus penyadapan dan indikasi makar semakin terlihat jelas setelah penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.
Pelaksanaan Gelar Perkara dan Temuan Barang Bukti Digital
Yusril menerangkan bahwa forum gelar perkara tersebut kemungkinan besar tidak dilaksanakan di Markas Besar (Mabes) Polri. Langkah ini diambil guna memberikan ruang yang objektif dan transparan bagi penyidik, para ahli hukum, serta penasihat hukum untuk menyampaikan analisis masing-masing.
Ia menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak secara otomatis menjadikan seseorang berstatus sebagai tersangka, karena penetapan tersangka tetap wajib memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang sah. Kendati demikian, Yusril membuka kemungkinan bahwa hasil gelar perkara tersebut dapat berujung pada penambahan pasal makar bagi tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, maupun penetapan tersangka baru.
Sita Rekaman Ponsel Meski Ada Upaya Penghapusan Data Komputer
Terkait perkembangan pengumpulan barang bukti oleh tim penyidik, Yusril membeberkan adanya upaya penghapusan sejumlah file digital. Namun, aparat penegak hukum berhasil mengamankan bukti komunikasi penting lainnya:
-
Upaya Penghapusan Data: Penyidik menemukan indikasi adanya upaya menghapus sebagian data dari perangkat komputer.
-
Penyitaan Rekaman Ponsel: Sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler milik pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan tengah didalami oleh tim penyidik.
Rujukan Unsur Pasal Makar dalam KUHP Nasional
Dalam penjelasannya, pakar hukum tata negara tersebut menguraikan bahwa merujuk pada kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar tidak hanya dinilai ketika suatu perbuatan telah selesai dilaksanakan, melainkan mencakup rangkaian tahapan sebelumnya.
Berdasarkan ketentuan KUHP Nasional yang dipaparkan Yusril, penyidik mendalami rangkaian tindakan dan motif pelaku yang meliputi:
-
Tahapan Perbuatan: Mencakup fase pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga tahap pelaksanaan.
-
Pendalaman Tujuan dan Motif: Mengusut dugaan niat di balik aksi penyadapan, mulai dari ancaman terhadap keselamatan kepala negara, upaya melumpuhkan pelaksanaan tugas Presiden, hingga niat memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).







