Isi Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang Terbit Sebelum Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 08:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

JAKARTA, INDONESIA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi baru tersebut diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aturan tersebut ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dengan tanda tangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 adalah untuk memfasilitasi proses sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Aturan Baru Pangkat Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Salah satu poin paling krusial dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menyangkut persyaratan kepangkatan bagi jajaran majelis hakim dalam Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam ketentuan terbaru ini, anggota majelis KKEP tidak lagi diwajibkan memiliki pangkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan anggota Polri yang sedang menjalani persidangan. Penyesuaian norma tersebut membuka jalan secara prosedural agar persidangan etik terhadap perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat dapat dilaksanakan tanpa hambatan hierarki kepangkatan.

Rincian Perubahan Penting dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merevisi sembilan ketentuan yang sebelumnya termaktub dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Beberapa poin perubahan substansial dalam beleid tersebut meliputi:

  • Pembatasan Hak Pengajuan Banding (Pasal 1 Angka 6): Pada aturan lama, permohonan banding atas putusan etik dapat diajukan oleh terduga pelanggar maupun pihak keluarga (istri/suami, anak, dan orang tua). Setelah direvisi, hak pengajuan banding dibatasi secara eksklusif hanya untuk pihak pelanggar sendiri.

  • Kewajiban Gelar Perkara Pasca-Audit (Penyisipan Pasal 15 Ayat 4a): Mengatur bahwa setiap hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia (SDM), hukum, serta profesi dan pengamanan (Propam).

  • Penyesuaian Tenggat Surat Panggilan Pemeriksaan (Pasal 19 Ayat 5): Merevisi ketentuan batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan, yang pada aturan sebelumnya wajib diserahkan paling lambat tiga hari kerja sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung.

Baca Juga :  Tidak Becus Melayani Rakyat, Alumni Lemhannas Desak Deputy BGN, Tigor Pangaribuan, Dicopot

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah
Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan
Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun
Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun
Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan
Menko Yusril Sebut Kaitan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Deklarasikan Perang Melawan Narkoba di Banyuasin hingga Salurkan Bantuan Sembako
Penertiban Parkir Liar di Blok M: Puluhan Kendaraan Diangkut hingga Jukir Ngaku Setor ke Oknum Dishub
Berita ini 56 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:46 WIB

Efisiensi Prabowo Digaungkan, Bupati Annisa Justru Boyong Rombongan ke Luar Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 08:40 WIB

Respons Istana Soal Isu Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Prabowo Serahkan Dua Nama ke MPR Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Operasi Zebra 2026 Incar Pengendara yang Akali Pelat Nomor, Ancaman Denda Rp 500 Ribu hingga Penjara 6 Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:33 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Tak Pernah Diundang Rapat Koordinasi Kemenko Kumham Imipas Selama Dua Tahun

Kamis, 19 November 2026 - 08:29 WIB

Ustaz Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas, Berharap Keadilan Ditegakkan

Berita Terbaru