JAKARTA, INDONESIA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara menanggapi mencuatnya dukungan terhadap dirinya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya kepada awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Dasco menyatakan bahwa dirinya menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco merespons dinamika politik yang berkembang menjelang tenggat waktu pengajuan nama kandidat sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 mendatang.
“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco usai menghadiri Rapat Paripurna DPR.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pengusulan nama merupakan kewenangan konstitusional kepala negara untuk kemudian diserahkan kepada MPR sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tanggapan Dasco Soal Nama Ahmad Muzani dan Sugiono di Bursa Cawapres
Selain namanya, dua tokoh lain dari internal Partai Gerindra juga disebut-sebut masuk dalam radar bursa kandidat wakil presiden, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.
Menanggapi kemunculan nama-nama tersebut, Dasco menyebut keduanya sebagai kader partai yang memiliki kapasitas mumpuni. Kendati demikian, ia kembali menekankan bahwa penentuan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme undang-undang.
“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Dasco.
Jadwal dan Aturan Pengajuan Cawapres Pengganti ke MPR RI
Berdasarkan ketetapan resmi MPR RI, agenda prosesi pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang lowong ini mengacu pada ketentuan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 136 Ayat 1 yang mengatur garis waktu dan syarat administratif sebagai berikut:
-
Kewajiban Pengusulan Presiden: Presiden diwajibkan mengusulkan dua orang calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR.
-
Batas Waktu Penyerahan: Penyerahan berkas dua nama kandidat tersebut harus dilakukan paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
-
Tenggat Waktu Resmi: Jika dihitung mundur selama 14 hari dari jadwal sidang pada 9 Desember 2026, maka dua nama usulan cawapres pengganti Gibran yang dikirimkan Presiden Prabowo harus sudah diterima oleh Pimpinan MPR selambat-lambatnya pada Rabu, 25 November 2026.






