LPK RI, AJP, dan Konsultan Hukum Lampung Barat Bakal Gelar Aksi di DPRD, Desak Pergantian Ketua Badan Kehormatan
LAMPUNG BARAT – Mediainvestigasi.net.- Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Provinsi Lampung bersama Aliansi Jurnalis Persada (AJP) dan Konsultan Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, S.H., berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 25 November 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus keprihatinan atas dugaan tindak pidana penganiayaan di muka umum yang diduga melibatkan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Prayitno, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Barat.
Selain menyoroti dugaan perkara tersebut, massa aksi juga akan mempertanyakan sikap dan langkah pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dinilai belum menunjukkan tindakan konkret dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketua LPK RI Kabupaten Lampung Barat, Wanjori, S.Pd.I., membenarkan rencana pelaksanaan aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung dan sejumlah elemen lainnya.
“Ya, benar. Kami akan melaksanakan aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas rasa ketidakadilan yang kami rasakan. Kami menilai pimpinan DPRD Lampung Barat belum menunjukkan langkah konkret terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan Prayitno,” ungkap Wanjori.
Menurut Wanjori, aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mendorong lembaga legislatif agar lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pihaknya berharap pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan perhatian serius, bersikap terbuka, serta menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
LPK RI, AJP, dan Konsultan Hukum Lampung Barat menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap dugaan perkara penganiayaan ini mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami ingin keadilan ditegakkan. Setiap persoalan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat atau anggota dewan,” tegas Wanjori.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya langkah konkret dari pimpinan DPRD Lampung Barat. Salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut adalah meminta pergantian Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat.
“Kami belum melihat adanya upaya nyata sampai saat ini. Padahal, salah satu tuntutan kami adalah meminta agar Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat diganti,” terangnya.
Sementara itu, Konsultan Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, S.H., mengatakan bahwa rencana aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal persoalan sekaligus memastikan sejauh mana proses penanganannya berjalan.
Menurut Fesbian, pihaknya telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD Lampung Barat terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan. Namun, hingga saat ini, menurut keterangannya, belum ada tanggapan yang diterima.
“Kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPRD terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan. Namun, sampai sekarang belum ada respons yang jelas. Karena itu, kami akan terus mengawal persoalan ini agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya,” jelas Fesbian.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP), Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa jabatan Ketua Badan Kehormatan DPRD seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika, integritas, dan moralitas anggota dewan.
“Jabatan Ketua Badan Kehormatan seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika dan integritas moral dewan, bukan justru mencederainya. Selaku Ketua DPC AJP, kami menegaskan bahwa aksi massa ini adalah bentuk alarm moral agar pimpinan DPRD tidak melakukan pembiaran. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, dan pergantian posisi tersebut adalah harga mati untuk memulihkan wibawa legislatif,” tegas Sugeng.
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai jadwal pelaksanaan aksi, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa aksi akan digelar pada 25 November 2026. Mereka juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait rencana kegiatan tersebut.
Rencana aksi ini diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara terbuka, damai, dan konstitusional. Selain itu, aksi tersebut diharapkan dapat mendorong pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan penjelasan serta menunjukkan sikap kelembagaan terhadap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Para pihak penyelenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Penulis : Abdl Muis
Editor : Rafdy Guci
