WNI Asal Inhil Koma di Singapura. KBRI Klaim Sudah Berkoordinasi, Keluarga Menunggu Bukti

- Penulis

Selasa, 1 September 2026 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Muhammad

Indragiri Hilir, — Mediainvestigasi.net – Keluarga Ibu Gusnidar (82), WNI asal Indragiri Hilir Riau yang kini koma di Changi General Hospital (CGH) Singapura, berharap pemerintah tidak berhentilah pada koordinasi, tetapi menghadirkan bantuan yang benar-benar konkrit.

Ibu Gusnidar datang ke Singapura pada Juli 2026 untuk bersilaturahmi dan menjenguk cucu. Namun pada 11 Agustus, ia mengalami stroke dan kondisinya memburuk hingga kini menjalani perawatan dalam keadaan koma.

ADVERTISEMENT

Jasa Pembuatan website profesional

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalan semakin berat karena biaya perawatan semakin membengkak. Keluarga pun berupaya menggalang dana dari kerabat dan sahabat.

KBRI : KAMI SUDAH “KOORDINASI”

Thomas Siregar perwakilan KBRI Singapura dikonfirmasi melalui chat WhatsApp (31/8/2026) membenarkan permohonan bantuan dari keluarga.

Dalam keterangan persnya, KBRI menyatakan telah menghubungi keluarga, mengunjungi pasien, berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dan melakukan koordinasi untuk mencari opsi penanganan, termasuk kemungkinan pemindahan pasien ke Indonesia.

Namun KBRI menegaskan bahwa pemindahan tidak dapat dilakukan sembarangan. Kondisi medis pasien dan persetujuan rumah sakit harus menjadi pertimbangan, termasuk memastikan pasien fit to fly.

Terkait biaya, KBRI juga menjelaskan bahwa bantuan pemerintah tidak selalu berbentuk uang. Dukungan dapat berupa pendampingan konsuler, koordinasi, fasilitasi dengan pihak terkait maupun dukungan terhadap proses kepulangan sesuai ketentuan.

KBRI juga menyebut dokumen keterangan tidak mampu telah diserahkan keluarga dan akan ditindaklanjuti melalui Kementerian Luar Negeri. Bahkan Kemenlu disebut akan mengusulkan dukungan kepada pemerintah daerah provinsi asal Ibu Gusnidar.

MASALAHNYA , KELUARGA BELUM MERASAKAN HASILNYA

Di sinilah muncul perbedaan persepsi.

Keluarga mengakui adanya komunikasi dan kunjungan KBRI. Tetapi mereka mengatakan belum ada bantuan konkrit yang benar-benar dirasakan.

“Belum ada bantuan konkritnya. Hanya janji dan chat WhatsApp serta sekali kunjungan dari pihak KBRI,” kata Wahyu, putra Ibu Gusnidar. Dikonfirmasi melalui chat WhatsApp (31/8/2026)

Baca Juga :  Anisa Suci Ramadani Dilantik, Pemangkasan Anggaran Jadi Ujian Berat bagi Dharmasraya

Bagi keluarga, yang dibutuhkan bukan semata-mata uang.

Mereka membutuhkan bantuan untuk menghadapi rumah sakit, berkomunikasi dengan dokter dan manajemen CGH, mencari solusi pembiayaan, sekaligus mempersiapkan kemungkinan pemindahan sang ibu ke Indonesia jika kondisi medis memungkinkan.

Pertanyaannya menjadi lebih sederhana.

Jika koordinasi sudah dilakukan, apa hasilnya.

Apa yang sudah berhasil dinegosiasikan dengan rumah sakit.

Apa perkembangan setelah dokumen keluarga diserahkan kepada Kemenlu.

Kapan usulan dukungan kepada pemerintah daerah direalisasikan.

Dan yang paling penting, apa solusi konkrit yang saat ini dihadapi keluarga.

KELUARGA TIDAK MEMINTA PERLAKUAN KHUSUS

KBRI Tentu memiliki kewenangan
prosedur dan batasan yang harus dihormati. Pemindahan pasien koma ke Indonesia juga bukan perkara administratif semata, karena keselamatan pasien tetap menjadi prioritas.

Namun kondisi tersebut tidak menghapus kebutuhan keluarga untuk mendapatkan kepastian mengenai langkah pemerintah.

Sebab setiap hari yang berlalu berarti biaya rumah sakit terus berjalan.

Sementara seorang ibu berusia 82 tahun masih terbaring koma di negeri orang.

Keluarga tidak meminta perlakuan khusus.

Mereka hanya berharap ketika seorang WNI berada dalam kondisi kritis di luar negeri, negara tidak sekadar hadir melalui kunjungan dan komunikasi, tetapi juga membantu mencari jalan keluar yang nyata.

KBRI mengatakan koordinasi berjalan. Keluarga mengatakan belum merasakan hasilnya.

Terlepas dari perbedaan keterangan yang muncul, fokus utama semestinya bukan pada polemik, melainkan pada penyelesaian persoalan dan bantuan konkrit bagi keluarga.

Pertanyaannya, apa yang benar-benar sudah dikerjakan, apa hasilnya dan tindakan konkrit apa yang kini disiapkan pemerintah.

Karena ukuran perlindungan WNI bukan seberapa sering negara mengatakan “kami berkoordinasi”, tetapi seberapa nyata negara membantu ketika warganya berada dalam keadaan paling membutuhkan.

Baca Juga :  Walikota Jakarta Timur bersama Kapolsek Cakung Hadiri Silaturahmi dan Tasyakuran Pengurus FK ULUM

Kini keluarga menunggu bukan sekadar kabar bahwa pemerintah sedang bekerja. Mereka menunggu hasil kerja itu.

Sumber : Detikriau.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Galodo Aro Suka Terjang Kompleks Pemkab Solok, Lumpur Penuhi Jalan Solok-Padang
Ditresnarkoba Polda Sumbar Perkuat Program Kampung Bebas Narkoba di Nagari Air Manggis Selatan Pasaman
ABPEDNAS Soppeng Perkuat Tata Kelola Desa dan Konsolidasi Organisasi
Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri
Diduga Intimidasi Usai Pemberitaan, Penasehat PPWI Inhil Didatangi Pria yang Mengaku Suami Bidan
Plh. Kabag PBJ Tapanuli Tengah dengan Tegas Bantah Pokja ULP Pemkab Tapanuli Tengah Makelar Proyek Tahun 2026
Diduga Tak Bisa Pertanggung Jawabkan Keuangan, Pengurus Bumdes Sisobahili Tak Hadir Saat Di Panggil Dinas PMD
Apel Perdana Kapolres Sibolga, AKBP Budi Prasetyo Tekankan Disiplin dan Pelayanan Humanis
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 06:03 WIB

Galodo Aro Suka Terjang Kompleks Pemkab Solok, Lumpur Penuhi Jalan Solok-Padang

Selasa, 22 September 2026 - 05:52 WIB

Ditresnarkoba Polda Sumbar Perkuat Program Kampung Bebas Narkoba di Nagari Air Manggis Selatan Pasaman

Selasa, 22 September 2026 - 05:43 WIB

ABPEDNAS Soppeng Perkuat Tata Kelola Desa dan Konsolidasi Organisasi

Selasa, 22 September 2026 - 05:37 WIB

Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri

Senin, 21 September 2026 - 18:17 WIB

Plh. Kabag PBJ Tapanuli Tengah dengan Tegas Bantah Pokja ULP Pemkab Tapanuli Tengah Makelar Proyek Tahun 2026

Berita Terbaru

Rapat Penyusunan Annual Work Plan (AWP) dan Overall Work Plan (OWP) Daerah Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun Anggaran 2026-2030. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

Bina Bangda

Kemendagri Matangkan AWP dan OWP Program LSDP 2026-2030

Selasa, 22 Sep 2026 - 07:19 WIB