MEDIAINVESTIGASI.NET – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Usulan Rencana Kerja Provinsi Dampingan SKALA Semester III Tahun 2026 — Semester Terakhir Fase 1, Kamis (25/6) di Novotel Jakarta Cikini. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan penutupan Fase 1 Program SKALA sekaligus memperkuat arah transisi menuju Fase 2.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, tim Program SKALA, serta perwakilan daerah dampingan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana.
Pertemuan ini diselenggarakan sebagai forum konsultasi usulan rencana kerja provinsi dampingan SKALA Semester III Tahun 2026 kepada masing-masing direktorat teknis pengampu. Selain itu, kegiatan bertujuan memastikan keselarasan antara usulan daerah dengan kebijakan nasional serta kapasitas teknis kementerian/lembaga terkait.
Pada kesempatan itu, Kemendagri menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar berbagai usulan program mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan dasar dan kelompok rentan. Hasil Midterm Review juga menjadi perhatian utama untuk dijadikan dasar dalam proses penyesuaian dan penyusunan strategi menjelang Fase 2 Program SKALA.
Selama pelaksanaan kegiatan, tim SKALA bersama kementerian/lembaga pengampu membahas dan mengkonsolidasikan berbagai usulan dari 12 provinsi dampingan yang telah dianalisis berdasarkan kesesuaian teknis dengan kapasitas masing-masing direktorat pengampu.
Selain itu, peserta juga memperkuat pemahaman bersama terhadap empat area intervensi utama Program SKALA, yakni tata kelola dan data, pengelolaan keuangan daerah (Public Financial Management/PFM), tata kelola pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusi, serta tata kelola penyediaan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pertemuan turut mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian, di antaranya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program, pemutakhiran nomenklatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta penguatan pengawasan pemanfaatan dana transfer.
Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa penyusunan dan penyampaian Annual Work Plan (AWP) atau usulan final daerah ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026. Target tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk proses konsolidasi Fase 1 sekaligus menjadi landasan kuat dalam mempersiapkan implementasi Fase 2 Program SKALA.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan membangun komitmen bersama untuk memanfaatkan hasil Fase 1 sebagai pijakan strategis menuju pencapaian target Program SKALA hingga tahun 2030.
