MEDIAINVESTIGASI.NET – Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara rumah dinas dan rumah pribadi. Padahal, kesalahpahaman ini kerap memicu sengketa, terutama saat seorang pegawai negeri sudah tidak lagi aktif berdinas namun rumah dinas masih ditempati.
Secara sederhana, rumah dinas atau rumah negara adalah fasilitas dari pemerintah yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat selama mereka masih aktif bekerja. Artinya, rumah tersebut bukan milik pribadi, melainkan tetap menjadi aset negara dan hanya dipinjamkan selama masa jabatan berlangsung.
Berbeda dengan itu, rumah pribadi merupakan aset yang sepenuhnya dimiliki individu, baik diperoleh melalui pembelian, hibah, maupun warisan, sehingga tidak terikat dengan status pekerjaan atau jabatan.
Pengacara Aziz Yanuar menjelaskan, batas penggunaan rumah dinas sudah diatur secara tegas dalam hukum, ketika dimintai pendapatnya berdasarkan hukum tentang polemik rumah dinas yang selama ini kerap terjadi.
“Rumah dinas dipakai saat pegawai masih aktif berdinas. Ketika tidak lagi berdinas karena meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka hak penggunaan itu otomatis berakhir,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, aturan tersebut juga berlaku bagi keluarga maupun ahli waris.
“Keluarga tinggal di sana karena status kepala keluarganya sebagai pegawai aktif, bukan karena hak milik. Jadi ketika status itu berakhir, hak tinggal juga ikut berakhir,” jelasnya.
Secara hukum, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994 junto PP No. 31 Tahun 2005, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008.
Dalam aturan tersebut, rumah negara dibagi menjadi tiga golongan. Rumah Golongan I (rumah jabatan) dan Golongan II (rumah instansi) wajib dikosongkan setelah pegawai tidak lagi menjabat atau pensiun. Sementara itu, Rumah Golongan III dapat dialihkan menjadi milik pribadi melalui prosedur resmi yang telah ditentukan, seperti mekanisme sewa beli.
Jika rumah dinas Golongan I atau II tetap ditempati tanpa hak, maka statusnya dapat dianggap sebagai penguasaan aset negara secara ilegal. Pemerintah pun memiliki kewenangan untuk mencabut izin hunian hingga melakukan pengosongan paksa.
Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa rumah dinas bukanlah warisan atau hak milik, melainkan fasilitas sementara yang harus dikembalikan kepada negara setelah masa tugas berakhir.
