Bupati Jhon Kenedy Azis Menekankan Disiplin dan Inovasi dalam Rakor Perangkat Daerah
PARIK MALINTANG — Mediainvestigasi.net.- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, memimpin rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Daerah yang diikuti jajaran perangkat daerah di Aula IKK Parikmalintang, Selasa (21/4/2026).
Rakor tersebut juga turut menghadirkan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Hendra Aswara, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian.
Rapat yang digelar usai pelantikan Pj Sekda itu membahas sejumlah agenda strategi, antara lain pemantapan rencana kerja OPD, peningkatan disiplin aparatur, pelaksanaan work from home (WFH), respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian.
Dalam arahannya, John Kenedy Azis menekankan pentingnya pelaksanaan program yang terukur dan inovatif di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana kerja yang tepat serta melakukan evaluasi secara berkala.
“Dalam situasi saat ini, kita dituntut untuk bekerja lebih optimal dengan inovasi yang nyata. Apalagi pascabencana hidrometeorologi, kita harus segera bangkit dan memulihkan kondisi daerah,” ujar dia.
Bupati juga mendokumentasikan OPD untuk menyikapi kenaikan harga BBM dengan melakukan penghematan operasional, khususnya penggunaan kendaraan dinas, serta mewaspadai potensi inflasi. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi.
Lebih lanjut, ia meminta Dinas Pertanian bersama OPD terkait mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani juga harus dilakukan secara langsung di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai Kementerian Pertanian sebagai yang terbaik kedua dalam progres rehabilitasi lahan terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menekankan pentingnya perangkat daerah menanggapi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat melalui program kerja yang konkret.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai tambahan waktu libur bagi aparatur sipil negara (ASN). “WFH harus diatur dengan baik dan ketat agar tetap produktif,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan pembacaan kesimpulan oleh Pj Sekda Hendra Aswara.(***)
