Vonis Kerry dan Wajah Lama Mafia Migas
Penulis: Sri Radjasa, M.BA ( Pemerhati Intelijen)
Mediainvestigasi.net–Vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 27 Februari 2026 terhadap Muhamad Kerry Adrianto Riza seharusnya menjadi penanda penting dalam upaya membongkar praktik rente di sektor energi nasional. Anak dari pengusaha minyak kawakan Riza Chalid itu tidak hanya dijatuhi hukuman penjara dan denda Rp1 miliar, tetapi juga diwajibkan membayar uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun atas kerugian negara dalam perkara tata kelola minyak mentah periode 2018-2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun sebagaimana lazimnya perkara besar yang menyentuh kepentingan ekonomi dan politik sekaligus, vonis tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Di ruang publik justru muncul narasi tandingan yang menyebut perkara ini sebagai kriminalisasi terhadap aktivitas bisnis. Sejumlah akademisi bahkan menyimpulkan bahwa transaksi penyewaan kapal oleh PT Jenggala Maritim Nusantara kepada PT Pertamina International Shipping serta penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak kepada PT Pertamina (Persero) hanyalah relasi bisnis biasa yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Ketika perkara korupsi sektor strategis direduksi menjadi sekadar hubungan kontraktual, publik berhak bertanya, apakah kita sedang melihat realitas yang utuh, atau hanya sebagian kecil dari sebuah jaringan kepentingan yang jauh lebih besar?
Korupsi yang Bersembunyi dalam Kontrak
Korupsi sektor energi tidak selalu tampil dalam bentuk suap langsung atau penggelapan kas negara. Dalam banyak kasus di berbagai negara, korupsi justru bersembunyi di balik kontrak bisnis yang tampak sah di atas kertas. Nilai proyek yang sangat besar serta kompleksitas transaksi energi membuat praktik penyalahgunaan kewenangan kerap tersamarkan sebagai keputusan bisnis. Kasus Kerry memperlihatkan pola tersebut.
Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Utama Karen Agustiawan mengungkap adanya tekanan dari dua tokoh nasional agar Pertamina memperhatikan kepentingan perusahaan yang terkait dengan Riza Chalid dan Kerry, khususnya terkait penyewaan fasilitas kilang di Merak. Kesaksian itu menjadi salah satu titik terang yang memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi keputusan korporasi negara.
Nama yang disebut dalam konteks pertemuan tersebut antara lain Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Rajasa. Terlepas dari berbagai interpretasi mengenai kesaksian tersebut, fakta bahwa isu tekanan politik muncul dalam persidangan memperlihatkan bahwa keputusan bisnis di sektor energi tidak selalu lahir dari pertimbangan korporasi yang murni.
Karen juga menyatakan bahwa rencana penyewaan fasilitas tersebut tidak tercantum dalam program kerja resmi Pertamina. Jika demikian, maka pertanyaannya sederhana tetapi fundamental, mengapa keputusan bisnis sebesar itu bisa muncul di luar perencanaan perusahaan?
Pertanyaan inilah yang sering kali menjadi titik awal untuk membaca praktik korupsi yang lebih kompleks. Dalam literatur ekonomi politik, situasi seperti ini sering disebut sebagai state capture, ketika keputusan ekonomi dipengaruhi oleh kekuatan politik atau jaringan kepentingan tertentu.
Jaringan Lama yang Sulit Diputus
Kasus Kerry juga membuka kembali diskusi lama tentang keberadaan mafia migas di Indonesia. Istilah ini bukan sekadar jargon politik. Ia merujuk pada dugaan adanya jaringan bisnis, pejabat, dan perantara yang selama bertahun-tahun menguasai rantai pasok energi melalui berbagai skema kontrak dan kebijakan.
Salah satu fakta yang memperkuat dugaan tersebut adalah keberadaan memo berlogo DPR pada 2015 yang meminta Direksi Pertamina membayar tagihan kepada PT Orbit Terminal Merak. Memo tersebut ditandatangani oleh Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR. Dokumen itu muncul di tengah situasi ketika aparat penegak hukum telah memberi sinyal adanya potensi pelanggaran dalam transaksi tersebut.
Dokumen seperti ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dalam sektor energi. Ketika pejabat publik ikut masuk ke dalam arena kontrak bisnis, maka risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar.
Dalam konteks itu, narasi kriminalisasi terhadap perkara Kerry menjadi terasa problematik. Jika setiap upaya penegakan hukum di sektor energi selalu dibenturkan dengan argumen bahwa itu hanyalah hubungan bisnis biasa, maka praktik rente yang selama ini merugikan negara akan terus bersembunyi di balik legalitas kontrak.
Negara tentu tidak boleh gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku korupsi. Namun negara juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa sektor energi adalah salah satu ladang paling subur bagi praktik rent seeking di banyak negara berkembang.
Karena itu, perkara Kerry seharusnya dibaca lebih luas dari sekadar putusan terhadap satu individu. Ia adalah potret bagaimana sektor energi nasional masih rentan terhadap pengaruh jaringan kepentingan yang sulit disentuh.
Vonis terhadap Kerry mungkin telah dijatuhkan, tetapi pertanyaan yang lebih besar justru baru dimulai. Apakah penegakan hukum ini mampu memutus mata rantai mafia migas yang selama ini diduga menggerogoti sektor energi nasional? Ataukah perkara ini hanya akan menjadi satu episode kecil dalam cerita panjang tentang kekuasaan, bisnis, dan energi di Indonesia?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya bergantung pada pengadilan. Ia juga bergantung pada keberanian negara untuk menembus kabut kepentingan yang selama ini menyelimuti industri energi. Tanpa keberanian tersebut, mafia migas hanya akan berganti wajah, tetapi tetap hidup dalam sistem yang sama.
