Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI Soroti Keras Kekejaman Bupati Sashabila Mus Menjadi Cerminan Sistem Kekuasaan Yang Menindas Rakyat

- Penulis

Selasa, 10 Februari 2026 - 20:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Foto Dokumentasi Istimewa : Muflihun La Guna (Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). 

Taliabu Maluku Utara, Media Investigasi.net, Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Muflihun La Guna, melakukan aksi protes
melontarkan kecaman keras terhadap sikap dan tindakan terhadap, Bupati Sashabila Mus, yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun politik kepada masyarakatnya, khususnya pascakecelakaan yang melibatkan warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dimana Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Muflihun La Guna, menyampaikan bahwa selama tujuh bulan, Bupati Sashabila Mus disebut tidak pernah hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan, empati, maupun bentuk pertanggungjawaban apa pun seperti janji kampanyenya saat pilkada yang itu hanya janji palsu belaka.

Muflihun La Guna, juga menyatakan bahwa absennya kepala daerah di tengah krisis kemanusiaan bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan cerminan nyata dari sistem kekuasaan yang menindas dan jauh dari nilai keadilan sosial hal itu nampak jelas degan ketidakhadiran Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Sashabila Mus, selama tujuh bulan malah asik tinggal di Ibu kota Negara Kota Jakarta hingga hari ini, dan itu adalah merupakan bentuk kekejaman struktural, Ini bukan hanya soal etika kepemimpinan, tetapi bukti bahwa kekuasaan telah dipisahkan dari tanggung jawab terhadap rakyatnya, ujarnyan.

Kepada media Investigasi.net, Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Muflihun La Guna, melalui via tlpn whatssap, megatakan bahwa kecelakaan yang menimpa warga seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk hadir, mendengar langsung aspirasi korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya bukan hanya janji manis pembohan saat kampanye politik sampai hari ini yang di rasakan oleh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, ucapnya.

Baca Juga :  Wali Kota Padang Dorong Inovasi dan Sinkronisasi Program Unggulan dalam RPJMD 2025–2029

Namun faktanya yang terjadi Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Sashabila Mus, justru sebaliknya malah asik di luar Daerah berbulan-bulan sementara jalas bahwa Negara dalam wujud kepala daerah, dinilai absen dan membiarkan masyarakat menghadapi dampak tragedi tersebut sendirian, kata, Muflihun La Guna,

Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Muflihun La Guna, menilai sikap,
Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Sashabila Mus, tersebut juga  memperkuat dugaan bahwa orientasi kekuasaan saat ini lebih mengutamakan citra, stabilitas politik, dan kepentingan elite dibandingkan keselamatan rakyat yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Ini adalah merupakan wajah asli Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Sashabila Mus, atas kekuasaan yang anti-rakyat, ketika rakyat menderita, pemimpin memilih bersembunyi di balik birokrasi dan aparat,” tegas Muflihun La Guna, (Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).

Apalagi kasus ini kata, Muflihun La Guna, tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang di berbagai daerah di Indonesia ketika terjadi tragedi, pejabat publik sering kali lepas tangan, menyerahkan penyelesaian pada proses administratif yang berlarut-larut tanpa kehadiran empati dan keadilan substantif.

Dalam konteks internasional, aktivis SMI Muflihun La Guna, juga  membandingkan kasus ini dengan praktik kepemimpinan di sejumlah negara yang menuntut pejabat publik mundur atau tampil langsung di hadapan publik saat terjadi krisis kemanusiaan.

“Banyak negara, kegagalan melindungi warga adalah alasan cukup bagi seorang pejabat untuk mundur”.

Namun di Indonesia, pelanggaran moral justru dinormalisasi Aktivis SMI muflihun mendesak pemerintah pusat dan lembaga pengawas untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan daerah tersebut.

Diamnya penguasa adalah bentuk kekerasan simbolik terhadap rakyat, dan pembiaran atas sikap tersebut hanya akan memperpanjang rantai penindasan struktural.

Baca Juga :  Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Azis Pimpin Langsung Pelantikan 199 PPPK Tahap II

“Jika hal tersebut Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Sashabila Mus, melakukan langkah yang hanya mementinkan kepentingan pribadinya tampa menoleh apa yang telah di alami masyarakat luas di Kabupaten Pulau Taliabu maka kami Mahasiswa tidak akan diam kami berdiri bersama rakyat, melawan sistem yang menormalisasi kekejaman dan pengabaian terhadap nyawa manusia, tutup. Muflihun La Guna, (Aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia).

Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

‎Puncak Mauluik Gadang 2026 Berlangsung Meriah, Ribuan Masyarakat Padati Masjid Raya IKK Ali Mukhni
Hotspot Kampar Tinggal Dua Titik, 283 Personel Gabungan Intensifkan Pendinginan Karhutla
Warga Samadua Tolak Rekomendasi DPRK Aceh Selatan, Dinilai Berikan Karpet Merah untuk Perusahaan Tambang
Karhutla Riau Bukan Sekadar Musiman, Pemerintah Harus Putuskan Rantai Kebakaran
Peringatan Hari Jadi ke-81 Tapanuli Tengah, Diawali Rapat Paripurna Istimewa
Prosesi Malamang Jadi Pembuka Hari Kedua Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026
Hari Kedua Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026 ,Tabligh Akbar Perkuat Nilai Keislaman dan Kebersamaan
Pemkab Inhil Tegaskan Nama Bupati dan Pejabat Dicatut dalam Dugaan Penipuan Proyek Rp1,6 Miliar
Berita ini 107 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 22:06 WIB

‎Puncak Mauluik Gadang 2026 Berlangsung Meriah, Ribuan Masyarakat Padati Masjid Raya IKK Ali Mukhni

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:40 WIB

Hotspot Kampar Tinggal Dua Titik, 283 Personel Gabungan Intensifkan Pendinginan Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:02 WIB

Warga Samadua Tolak Rekomendasi DPRK Aceh Selatan, Dinilai Berikan Karpet Merah untuk Perusahaan Tambang

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:01 WIB

Peringatan Hari Jadi ke-81 Tapanuli Tengah, Diawali Rapat Paripurna Istimewa

Senin, 24 Agustus 2026 - 16:43 WIB

Prosesi Malamang Jadi Pembuka Hari Kedua Padang Pariaman Mauluik Gadang 2026

Berita Terbaru

Militer/ TNI-POLRI

Kapolres Inhil Pimpin Pemadaman dan Pendinginan Hotspot di Desa Kayu Raja

Rabu, 26 Agu 2026 - 05:43 WIB