Gambar: Prabowo sesi wawancara dengan wartawan (Dok, Istimewa)
Jakarta, Mediainvestigasi.net — Suasana publik kembali hangat setelah Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan 10 nama tokoh yang resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).
Kabar ini langsung mencuri perhatian masyarakat, terutama karena salah satu nama yang hampir dipastikan masuk daftar adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyebutkan bahwa 10 nama terpilih berasal dari 49 tokoh yang sebelumnya diusulkan.
Dari total itu, 40 nama merupakan usulan baru, sementara sembilan lainnya adalah usulan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa Soeharto dianggap layak menerima gelar tersebut karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
Salah satunya adalah keterlibatannya dalam berbagai operasi militer, seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat di era 1960-an.
“Ini bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin bangsa yang punya jasa besar. Kita harus melihatnya secara objektif dan positif,” kata Pras, Minggu (9/11).
Namun, rencana pemberian gelar ini tidak berjalan mulus. Pro dan kontra langsung bermunculan di tengah masyarakat.
Sebagian pihak menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan Indonesia selama 32 tahun memimpin, tetapi sebagian lain mengingatkan adanya catatan kelam yang tak bisa diabaikan.
Salah satu suara penolakan datang dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang menyebut langkah ini mengecewakan.
Kritik juga disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), yang terang-terangan tidak setuju jika Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, sambil mengenang perlakuan kurang adil yang dialami sejumlah kiai dan warga NU pada masa pemerintahan Orde Baru.
Meski menuai sorotan tajam, pemerintah menilai perbedaan pendapat ini sebagai hal wajar dalam iklim demokrasi. Prasetyo memastikan bahwa proses penetapan dilakukan sesuai prosedur dan kajian, serta meminta publik untuk tetap melihat sisi positif para tokoh bangsa.
“Pro dan kontra itu biasa. Yang penting kita menghormati jasa para pendahulu,” ujarnya.
Selain Soeharto, nama-nama lain yang digadang-gadang akan ikut menerima gelar pahlawan nasional tahun ini adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh era Orde Baru, Marsinah—meskipun daftar resminya baru diumumkan Presiden pada upacara Hari Pahlawan.
Publik kini menantikan pengumuman resmi dan daftar lengkap nama-nama penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Yang pasti, gelar untuk Soeharto menjadi yang paling menyita perhatian — dan tampaknya masih akan terus memicu perdebatan. (***)
Editor: Rully Firmansyah
