Pemerintahan Trump Minta Pengadilan Banding AS Gugurkan Gugatan Pemilu Senat Alaska Usai Kemenangan Mary Peltola

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 13:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Democrat Mary Peltola defeated Sen. Dan S. Sullivan in the Alaska Senate race.Charly Triballeau / AFP via Getty

Democrat Mary Peltola defeated Sen. Dan S. Sullivan in the Alaska Senate race.Charly Triballeau / AFP via Getty

ANCHORAGE, AMERIKA SERIKAT – Pemerintahan Presiden Donald Trump melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS untuk menggugurkan gugatan perdata terkait pemilu Senat di Alaska. Langkah tersebut diambil setelah kandidat Partai Demokrat, Mary Peltola, dinyatakan memenangkan kursi Senat Alaska dengan perolehan suara mayoritas mutlak pekan ini.

Gugatan yang awalnya diajukan Departemen Kehakiman pada Oktober 2026 lalu itu sempat berupaya memblokir pengesahan (certification) hasil pemilu negara bagian Alaska, kecuali jika senator petahana dari Partai Republik, Dan S. Sullivan, keluar sebagai pemenang. Dalam berkas permohonan terbaru, DOJ meminta pengadilan menyatakan perkara tersebut tidak lagi relevan (moot) menyusul hasil akhir pemungutan suara.

“Amerika Serikat mengajukan gugatan ini untuk memastikan bahwa negara bagian dan para pejabatnya memenuhi kewajiban Alaska dalam melindungi integritas pemilunya,” tulis Wakil Jaksa Agung Asosiasi (Associate Attorney General), Stanley E. Woodward, dalam dokumen pengadilan.

Woodward menambahkan bahwa pemerintah federal dengan berat hati mengakui tidak ada lagi mekanisme untuk memeriksa apakah surat suara yang diberikan kepada kandidat lain bernama Dan J. Sullivan sebenarnya ditujukan bagi senator petahana Dan S. Sullivan.

Polemik Dua Kandidat Bernama Dan Sullivan dan Putusan Pengadilan

Sengketa hukum ini bermula dari kekhawatiran Presiden Donald Trump bahwa keberadaan dua kandidat bernama mirip di surat suara—yakni petahana Senator Dan S. Sullivan dan kandidat lain bernama Dan J. Sullivan—akan membingungkan pemilih serta merugikan perolehan suara Partai Republik.

Sebelum pengajuan gugatan federal tersebut, dinamika hukum dan politik di Alaska sempat diwarnai sejumlah peristiwa penting:

  • Putusan Mahkamah Agung Alaska (Juni 2026): Pengadilan tertinggi negara bagian tersebut memutuskan bahwa Dan J. Sullivan memenuhi syarat secara hukum untuk tetap tercantum dalam surat suara.

  • Tudingan Kampanye dan Bantahan Peltola: Laporan The New York Times sempat menyebut tim kampanye Mary Peltola terlibat merekrut Dan J. Sullivan untuk maju dalam pencalonan, meski pihak Peltola membantah melakukan pelanggaran apa pun. Pada 28 Oktober, Trump menuding hal tersebut sebagai kecurangan pemilu tingkat tinggi dan menyerukan penuntutan hukum.

  • Penolakan Hakim Federal (1 November 2026): Seorang hakim federal di Alaska menolak permohonan pemerintahan Trump untuk memisahkan dan mengamankan surat suara tertentu, sejalan dengan permintaan pemerintah negara bagian Alaska yang dipimpin Partai Republik agar gugatan tersebut ditolak permanen.

Baca Juga :  Traktat Keamanan RI–Australia Diteken, Babak Baru Kerja Sama Pertahanan Indo-Pasifik

Kemenangan Mayoritas Mutlak Tanpa Tabulasi Ranked Choice

Dalam pemilihan Senat Alaska pekan ini, Mary Peltola berhasil mengamankan kemenangan dengan perolehan suara mayoritas mutlak secara langsung. Dengan demikian, penyelenggara pemilu negara bagian tidak perlu menerapkan sistem tabulasi pilihan berperingkat (ranked choice voting), sehingga perolehan suara yang masuk ke salah satu kandidat bernama Sullivan terbukti tidak memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Dan J. Sullivan and Sen. Dan S. Sullivan, R-Alaska.AP; Getty
Dan J. Sullivan and Sen. Dan S. Sullivan, R-Alaska.AP; Getty

Upaya Intervensi Hukum Serupa oleh DOJ di Negara Bagian California

Langkah hukum di Alaska bukanlah satu-satunya upaya pemerintahan Trump untuk mengintervensi proses pemilu yang menurut hukum AS dikelola oleh pejabat masing-masing negara bagian.

Sebelumnya di California, Departemen Kehakiman AS juga sempat menuntut pejabat pemilu setempat untuk memisahkan sekitar 20.000 surat suara yang dituding dikirimkan kepada warga non-warga negara (noncitizens). Namun, pejabat negara bagian California membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa daftar data yang diajukan DOJ sudah kedaluwarsa dan justru mencakup pemilih yang sah. Mahkamah Agung AS kemudian menolak permohonan pemerintahan Trump sehari sebelum pemilu berlangsung, yang mendorong DOJ menarik gugatannya pada pekan yang sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemimpin Eropa Nyatakan Siap Berunding dengan Rusia demi Akhiri Perang Ukraina, Tolak Pembagian Lingkup Pengaruh Ala Yalta
Manuver Diplomasi Ganda Donald Trump di Asia: Perkuat Aliansi Quad di Manila hingga KTT Trilateral Bersama Xi Jinping dan Putin
Riset Pew Research Center: Islam Diproyeksikan Lampaui Kristen sebagai Agama Terbesar di Dunia pada 2035
Albanese dan Xi Jinping Sambut Pemulihan Hubungan China-Australia di Tengah Ketegangan Harga Bijih Besi
Vladimir Putin Tolak Negosiasi Gencatan Senjata Terbatas dengan Ukraina Usai Jembatan Krimea Dihantam Rudal
Gedung Tertinggi di Riyadh PIF Tower Dihantam Serangan Rudal Houthi, Distrik Keuangan Arab Saudi Ditutup Sementara
Putusan Bersejarah Mahkamah Internasional (ICJ): Myanmar Terbukti Lakukan Genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya
Tiga Poin Penting dari KTT Bersejarah Trump, Xi Jinping, dan Putin di Shenzhen: Simbolisme Diplomasi Tanpa Terobosan Konflik
Berita ini 19 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:13 WIB

Pemimpin Eropa Nyatakan Siap Berunding dengan Rusia demi Akhiri Perang Ukraina, Tolak Pembagian Lingkup Pengaruh Ala Yalta

Jumat, 20 November 2026 - 15:05 WIB

Manuver Diplomasi Ganda Donald Trump di Asia: Perkuat Aliansi Quad di Manila hingga KTT Trilateral Bersama Xi Jinping dan Putin

Jumat, 20 November 2026 - 14:38 WIB

Riset Pew Research Center: Islam Diproyeksikan Lampaui Kristen sebagai Agama Terbesar di Dunia pada 2035

Jumat, 20 November 2026 - 14:32 WIB

Albanese dan Xi Jinping Sambut Pemulihan Hubungan China-Australia di Tengah Ketegangan Harga Bijih Besi

Jumat, 20 November 2026 - 14:24 WIB

Vladimir Putin Tolak Negosiasi Gencatan Senjata Terbatas dengan Ukraina Usai Jembatan Krimea Dihantam Rudal

Berita Terbaru