Pasaman Barat, Mediainvestigasi.net – Di balik hijaunya perbukitan Kecamatan Talamau Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, tersimpan cerita getir tentang sebuah ruas jalan vital bernama Jalan Pasanggiang.
Sudah berhari-hari pasca longsor besar melumpuhkan akses utama ini, namun hingga kini, 2.164 Kepala Keluarga (KK) masih harus hidup dalam kondisi terisolasi secara fungsional.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung antarwilayah, kini berubah menjadi kolam lumpur raksasa, licin, rawan kecelakaan, dan penuh ketidakpastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, di tengah penderitaan warga, justru muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang memanfaatkan kondisi darurat ini.
Longsor Berlalu, Jalan Tak Juga Selesai
Longsor yang terjadi akibat hujan ekstrem beberapa waktu lalu menutup sebagian besar badan Jalan Pasanggiang.
Material tanah, batu, dan pohon tumbang membuat akses nyaris lumpuh total. Harapan warga sempat muncul saat pemerintah daerah dan pemerintah provinsi turun tangan.
Dua unit alat berat dikerahkan. Pengerukan dimulai. Namun, hari berganti, pekan berlalu, hasilnya nyaris tak terasa signifikan.
Setiap hujan turun, jalan kembali berubah jadi kubangan.
“Kalau sudah agak rata, hujan sedikit langsung rusak lagi. Seperti kerja di tempat yang sama terus,” ujar seorang warga yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut untuk pergi ke kebun.
2.164 KK Masih Hidup dalam “Isolasi Halus”
Secara administratif, Talamau memang tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Namun secara nyata, kehidupan warganya berada dalam isolasi halus.
Sebanyak 2.164 KK terdampak langsung akibat rusaknya akses ini.
Dampaknya terasa di semua lini:
- Harga sembako melonjak karena ongkos angkut mahal
- Hasil pertanian sulit keluar ke pasar
- Anak-anak sekolah terlambat atau tak masuk
- Warga sakit kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan
“Bukan cuma jalan yang rusak, ekonomi kami juga ikut rusak,” kata seorang petani dengan raut lelah.
Modus “Jasa Angkut” Rp80 Ribu: Bantuan atau Pungli?
Di titik longsor yang paling parah, muncul praktik yang kini jadi perbincangan panas warga: jasa angkut dan penyeberangan. Dengan dalih membantu, beberapa pihak menawarkan:
- Mengangkat barang
- Menyeberangkan sepeda motor
- Mendorong kendaraan melewati lumpur
Namun dengan tarif yang mencengangkan:
Mencapai Rp80.000 untuk satu kali jasa.
Bagi warga yang harus bolak-balik setiap hari, biaya ini sangat memberatkan. Dalam sehari, ongkos bisa tembus Rp160 ribu hingga Rp240 ribu hanya untuk bisa keluar-masuk kampung.
Di sinilah warga mulai bertanya:
ini benar-benar bantuan, atau sudah masuk kategori pungli bencana?
Pemerintah Sudah Turun, Tapi Progres Terasa Jalan di Tempat
Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi disebut telah melakukan intervensi. Perbaikan dilakukan dengan bantuan dua alat berat.
Namun, hingga hari ini, jalan belum benar-benar bisa dilalui secara normal.
Yang paling menyentak perhatian publik, rombongan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pun beberapa kali ikut terjebak di kubangan lumpur saat meninjau lokasi.
Fakta ini menjadi bukti bahwa kondisi jalan memang belum layak.
Jika pejabat saja bisa terjebak, apalagi warga biasa yang setiap hari menggantungkan hidup di jalan tersebut.
Distribusi Bantuan Terganggu, Posko TDB Ikut Tersendat
Kerusakan Jalan Pasanggiang juga berdampak langsung pada jalur distribusi bantuan dari Posko Utama TDB (Tanggap Darurat Bencana) Pasaman Barat. Bantuan yang seharusnya cepat sampai ke warga terdampak, kini harus:
- Dipindahkan manual di titik longsor
- Mengandalkan jasa angkut dengan biaya tinggi
- Bahkan ada yang batal dikirim karena kondisi cuaca
Artinya, bukan hanya mobilitas warga yang terganggu, hak mereka atas bantuan bencana pun ikut terhambat.
Dugaan Pembiaran dan “Ekonomi Darurat” di Titik Longsor
Di tengah kondisi yang berlarut-larut ini, warga mulai mencurigai adanya unsur pembiaran.
Mereka menduga, selama jalan tidak kunjung selesai diperbaiki, praktik jasa angkut akan terus hidup sebagai “ekonomi darurat” yang menguntungkan segelintir pihak.
Walau semua ini masih dalam bentuk dugaan publik, fakta-fakta berikut tak bisa diabaikan:
- Jalan rusak berbulan-bulan
- Pungutan jasa berjalan terbuka
- Bantuan tersendat
- Tidak ada target jelas penyelesaian jalan
Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap penanganan pascabencana perlahan terkikis.
Antara Alam, Sistem, dan Ketidaktegasan
Memang, faktor alam seperti hujan dan kontur tanah labil menjadi tantangan berat dalam perbaikan Jalan Pasanggiang.
Namun warga menilai, persoalan utamanya bukan hanya alam, melainkan sistem dan ketegasan kebijakan.
Tanpa pengawasan ketat, tanpa pengamanan di titik rawan, tanpa target waktu yang terukur, perbaikan bisa terus berlarut-larut—sementara warga terus membayar mahal setiap hari.
Jalan Rusak, Derita Panjang
Jalan Pasanggiang hari ini bukan sekadar jalan berlumpur. Ia telah berubah menjadi:
- Simbol lambannya pemulihan pascabencana
- Simbol beban ekonomi baru bagi rakyat kecil
- Simbol terganggunya distribusi bantuan
- Dan simbol rapuhnya perlindungan negara di wilayah pinggiran
2.164 KK di Talamau tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: jalan yang bisa dilalui dengan aman untuk hidup yang lebih layak.***Rully Firmansyah
